LENSAINDONESIA.COM: Berdasarkan hasil evaluasi Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 Surabaya terhadap Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Surabaya, masih sangat banyak terjadi pelanggaran protokol kesehatan (Prokes) yang dilakukan oleh Warga.

Berdasarkan hasil tersebut Satgas memutuskan untuk melakukan pemblokiran data kependudukan kepada para pelanggar yang dalam 7 hari tidak membayarkan sanksi administratif atas pelanggaran yang dia lakukan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya, Eddy Christijanto menjelaskan, bahwa pihaknya akan melaporkan para pelanggar Prokes yang tidak membayar melebihi batas yang telah ditentukan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) untuk dilakukan pemblokiran data kependudukannya.

Sebagaimana telah diketahui pelanggar Prokes akan dikenakan sanksi administratif berupa denda yang wajib dibayarkan via transfer ke rekening kas daerah sebagai syarat pengamalan KTP yang telah disita saat terjadinya pelanggaran.

“Mereka kita kasih waktu 7 hari untuk membayar dan mengambil KTP. Kalau 7 hari tidak diambil, kita laporkan ke Dispenduk untuk dilakukan pemblokiran kalau KTP Surabaya,” terang Eddy saat ditemui di Kantornya, Kamis (21/01/2021).

Sementara itu bagi pelanggar dengan KTP di luar kota, pihaknya akan berkomunikasi dengan Dispenduk agar Dispenduk menghubungi ke Dinas Kependudukan kabupaten/kota pelanggar berasal. Hal ini dilakukan karena khawatirkan pelanggar akan membuat surat keterangan kehilangan KTP guna membuat KTP baru. Untuk KTP luar, nanti Dispenduk akan menghubungi ke Dinas Kependudukan kabupaten/kota dimana dia berasal. “Karena yang kita khawatirkan adalah mereka pakai surat keterangan kehilangan (KTP) terus membuat lagi,” ungkapnya.

Pelanggaran Prokes sendiri berdasarkan hasil evaluasi PPKM didominasi oleh para pelanggar yang tidak menggunakan masker. Sementara itu untuk peringkat kedua adalah pelanggar yang melakukan kerumunan. Dari data pelanggar milik Satpol PP terhimpun sebanyak 650 orang pelanggar.

Sementara data yang dihimpun Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat (BPB Linmas) terdapat 600-an Pelanggar. Sedangkan data yang dihimpun oleh pihak kecamatan terdapat 300-an pelanggar. Sehingga bila ditotal sudah ada lebih dari 1500 orang yang melakukan pelanggaran Prokes di wilayah Surabaya.

“Di Satpol PP sendiri yang sudah tercatat warga melakukan pelanggaran mencapai 650 orang, BPB Linmas juga mencapai sekitar 600-an. Di kecamatan, laporan terakhir itu juga pelanggar prokes sekitar rata-rata 300an,” papar Eddy.@budi

#satgascovid19
#ingatpesanibu
#ingatpesanibupakaimasker
#ingatpesanibujagajarak
#ingatpesanibucucitangan
#pakaimasker
#jagajarak
#jagajarakhindarikerumunan
#cucitangan
#cucitangandengansabun