LENSAINDONESIA.COM: Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) terus berupaya menekan angka kasus penyebaran Covid-19.

Jika ada daerah yang masih memiliki resiko tinggi penyebaran Covid-19, agar melakukan evaluasi dalam penanganan Covid-19 agar kasus dapat diredah. Melalui pembentukan tim yang bertugas untuk melihat kontributor penyebaran kasus, diharapkan setiap program pengendalian penularan Covid-19 dapat efektif dilakukan.

“Kalau kita melihat terjadi angka kenaikan, buat tim untuk mengetahui terjadinya peningkatan itu karena apa, karena daerah itu tidak sama. Kenapa digunakan istilah PPKM? PPKM itu top down, instruksi, perlu keserempakan, dan bersifat umum,” ujar Tito dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/1/2021).

Selain itu, menurut Tito, di setiap daerah memiliki tingkat resiko penyebaran yang berbeda. Untuk itu, tim bisa bekerja untuk terus memantau, mendalami dan mengevaluasi sehingga lebih mudah menangani pengendalian Covid-19.

“Tiap-tiap daerah belum tentu kontributor peningkatan angka positive rate itu sama, belum tentu sama. Oleh karena itu tiap-tiap kota itu memiliki tim yang bekerja untuk mendalami, mengevaluasi apa kontributor utama dari kenaikan angka di daerah Bapak dan Ibu sekalian,” terangnya.

Tito pun menyinggung masalah menggunakan masker pada masyarakat yang masih kurang diterapkan. Hal ini menjadi salah satu penyebab potensi tertularnya virus corona.

Untuk itu, kepala daerah diminta aga bisa bekerja sama dengan tokoh masyarakat, mulai dari Forkopimda, aparat keamanan hingga penegak hukum untuk memastikan kepatuhan menggunakan masker.

“Mungkin masalah maskernya yang belum disiplin digunakan. Kalau belum, di mana? di sektor apa? Di bidang apa? atau di lokasi mana? di kegiatan apa? itu yang diserang dikroyok dengan cara-cara soft pembagian masker, kampanye, dan lain-lain, dengan tokoh-tokoh agama dan dilakukan penegakan, kerja sama dengan aparat penegak hukum, Satpol PP kemudian TNI dan Polri,” jelasnya.

Selain itu, Tito juga berharap kepala daerah bisa menyisir daerah yang memiliki kelonggaran dalam penerapan protokol kesehatan.Seperti penyediaan tempat mencuci tangan di fasilitas umum maupun tempat publik.

Kampanye protokol kesehatan harus terus didorong, terutama terkait menjaga jarak di tempat-tempat yang rentan atau berpotensi menimbulkan kerumunan. Efektivitas kampanye dalam menjaga jarak juga perlu didukung dengan produk kebijakan publik untuk mendukung program tersebut.

“Nah ini perlu juga, kalau sudah tahu mana kerumunan itu, buat aturan bila perlu, Bapak-Bapak Walikota bisa membuat Perwali, kemudian bisa diangkat menjadi Perda, why not? sepanjang itu tidak bertentangan dengan UU yang lain,” tambahnya.

Lajut, Tito, untuk evaluasi dalam program pengendalian kasus penularan Covid-19, upaya 3T atau tindakan melakukan tes Covid-19 (testing), penelusuran kontak erat (tracing), dan tindak lanjut berupa perawatan pada pasien Covid-19 (treatment) adalah salah satu upaya utama penanganan Covid-19.

Dia mengungkap, di setiap daerah harus memiliki kemampuan PCR hingga GeNose untuk mendeteksi adanya paparan Covid-19.

“Kemudian treatment juga sama, treatment ini rumah sakit kemampuan bed-nya termasuk tempat ICU-nya dan fasilitas sarana dan prasarana yang bisa dikerjakan oleh kota silahkan,” jelasnya.

“Jika tidak mampu dengan pihak ketiga, tidak mampu juga bisa minta bantuan provinsi, tidak mampu juga buat minta ajukan kepada pemerintah pusat, karena pemerintah pusat juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung daerah-daerah yang tidak mampu kapasitas fiskalnya, sehingga tingkat kematian bisa menjadi menurun karena treatmentnya baik,” pungkas Tito.@licom

#satgascovid19
#ingatpesanibu
#ingatpesanibupakaimasker
#ingatpesanibujagajarak
#ingatpesanibucucitangan
#pakaimasker
#jagajarak
#jagajarakhindarikerumunan
#cucitangan
#cucitangandengansabun