LENSAINDONESIA.COM: Pemerintah memberikan sertifikat tanah kepada ratusan pengungsi asal Sampang, Madura yang tinggal di Rusunawa Jemundo, Sidoarjo.

Para pengungsi yang awalnya menganut aliran Syiah ini, kini telah dibaiat untuk berpindah mengikuti aliran Sunni atau Ahlussunnah Wal Jama’ah.

Sebanyak 230 orang penerima sertifikat untuk tanahnya yang ada Desa Karanggayam dan Desa Blu’uran di Kabupaten Sampang dengan difasilitasi oleh Pemkab Sampang.

Sertifikat yang merupakan Program PTSL ini dibagikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Bupati Sampang Slamet Junaidi Sampang dan dihadiri Pj Bupati Sidoarjo Hidiyono juga pihak BPN/ATR Kabupaten Sampang.

Saat ini kondisinya masih dalam bentuk tanah. Dalam waktu dekat akan dibangun rumah agar segera bisa ditempati oleh para pengungsi Sampang yang akan segera dipulangkan ke tenpat asalnya.

Gubernur Khofifah mengatakan sertifikat yang diberikan kepada para pengungsi ini melalui proses yang cukup panjang. Peristiwa atau konflik yang terjadi pada tahun 2011 silam membuat para pengungsi harus diungsikan selama 8 tahun hingga mereka kembali ke ajaran Suni atau Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja).

“Ini proses panjang mulai dari penyiapan KTP mereka, KK, buku nikah, SIM sampai kemudian penyiapan sertifikat. Tentu ini proses yang panjang karena peristiwanya tahun 2011. Kita berharap bahwa kehidupan masyarakat yang beragam di Indonesia dan di Jatim bisa membangun suasana ketenangan kerukunan dan kedamaian,” kata Khofifah usai acara di Rusunawa Jemundo, Sidoarjo, Selasa (02/02/2021).

Perjuangan jajaran TNI Polri serta para ulama-ulama juga menjadi faktor para pengungsi bisa mendapatkan hak-haknya sebagai WNI. Menurut Gubernur Khofifah semua berproses bersama membangun kerukunan di antara kehidupan sesama warga.

Khofifah menjelaskan selama berada di Rusunawa Jemundo, para pengungsi mendapatkan bantuan jatah hidup dari Pemprov Jatim sebesar Rp 700 ribu per bulan. Setelah mendapatkan sertifikat nantinya mereka tak akan mendapatkan bantuan itu lagi.

“Ini yang nanti perlu kita komunikasikan terkait proses transisinya sama pak bupati supaya gak kaget waktu di Jemundo ada jadup kenapa sekarang tidak. Jadi hal teknis akan kita kordinasikan dengan Forkopimda,” jelasnya.

Khofifah menambahkan tahapan-tahapan para pengungsi untuk bisa kembali ke tempat asal nantinya juga membutuhkan konsolidasi agar bisa diterima dengan baik.

“Pak bupati yang akan melakukan itu. Jadi hak-hak sebagai warga negara sudah terpenuhi semua,” katanya.

Ditambahkan, Pimpinan Pengungsi Sampang Tajuk Muluk mengaku bersyukur dan berterima kasih atas perhatian dari pemerintah terhadap para pengungsi. Ia berharap kelompoknya bisa kembali ke kampung halamannya dan bisa hidup dengan rukun dan damai.

“Insyaallah senang. Kalau bisa nanti ya di lokasi awal, atau terserah dimana yang penting tanggung jawab kami selesai. Tugas kami menghubungkan yang putus dan menghubungkan yang rusak sudah selesai,” ujar Tajul.

Pihaknya berharap ketika sudah kembali sertifikat tanah yang diberikan sudah dalam bentuk rumah dan bisa segera ditinggali.

“Rencana pindah kesana ya tergantung dari pemerintah kalau harus pulang ya disiapkan dulu. Masih menunggu bangunan rumah karena sudah tidak tersisa di sana,” katanya.

Tajul dan kelompoknya berencana ketika sudah kembali ke kampung asalnya akan menjadi petani dan bercocok tanam. Selama 8 tahun dia mengungsi di Rusunawa Sidoarjo bersama 81 KK berisi 347 jiwa.@sarifa