LENSAINDONESIA.COM: Dalam momentum peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 9 Februari 2021, perusahaan pers di Indonesia diharapkan serius menjalankan kegiatan-kegiatan jurnalistik.

Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers Dewan Pers, Ahmad Djauhar mengatakan, bahwa perusahaan pers (media massa) bukanlah untuk modal agar terlihat gagah saja dihadapan khalayak.

“Ini Hari Pers Nasional. Saya ingatkan kembali, perusahaan pers itu bukan dibikin untuk gagah-gagahan, asal bikin itu bukan. Tapi ini harus (dijalankan) serius,” tegasnya saat dihubungi disela peringatan HPN, Selasa (09/02/2021).

Menurut Ahmad Djauhar, sesuai fungsinya, media sebagai kontrol sosial. Maka pada momentum HPN 2021 ini ia berharap, agar perusahaan pers memproduksi berita-berita yang dapat mengedukasi masyarakat. Selain itu, semua produk jurnalisme yang diberitakan juga harus didasari dengan kejujuran untuk disajikan kepada publik.

“Jurnalisme itu harus didasari dengan kejujuran. Harus memberi pembelajaran kepada masyarakat, mencerdaskan masyarakat kemudian menjadi wadah menyampaikan kritik sosial, mengevaluasi sekaligus mengkoreksi kebijakan yang dibuat pemerintah jika itu tidak benar. Nah, itulah tujuan atau fungsi pers yang sesungguhnya,” paparnya.

Di lain hal, menurutnya, perusahaan pers yang benar dan sehat itu tidak dapat dijalankan dengan segelintir orang saja. Perusahaan pers harus terstruktur dan tidak boleh ada yang merangkap jabatan, seperti pimpinan redaksi nyambi sebagai editor dan juga sebagai wartawan.

“Bukan asal-asalan bikin saja. Karena sekarang ini kecenderungan orang menggampangkan. Ada dua atau tiga orang sudah bikin perusahaan pers. Nanti ada Pemred-nya nyambi jadi editor, jadi reporter. Itu tidak boleh,” tegas Wakil Ketua Dewan Pers ini.

Sementara terkait verifikasi perusahaan pers dari Dewan Pers, hal tersebut merupakan bagian terpenting sebelum orang mendirikan perusahaan media massa. Sebab di situ tertuang ketentuan-ketentuan untuk mensejahterakan insan pers.

Verifikasi Dewan Pers terhadap perusahaan media ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan media oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Jadi verifikasi faktual itu gunanya untuk melihat dan sudah diatur oleh komunitas pers nasional untuk adanya perusahaan pers itu secara administrasi harus lengkap. Begitu di verifikasi apakah untuk perusahaan pers ini bener melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan pers yang benar dan sehat,” tutupnya.@wendy