LENSAINDONESIA.COM: Sidang dugaan penipuan dengan terdakwa Christian Halim kembali disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya, Senin (15/02/2021).

Dalam sidang dengan agenda pembacaan nota keberatan atas dakwaan JPU itu, Christian Halim melalui kuasa hukumnya Jaka Maulana dan Anita Natalia Manafe dalam membacakan Esepsinya menyatakan, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur dan harus dibatalkan.

Di hadapan majelis hakim yang diketuai Tumpal Sagala, kuasa hukum Terdakwa menyatakan bahwa surat dakwaan harus dibatalkan demi hukum lantaran rumusan dakwaan antara satu dan lainnya saling bertentangan. Selain itu, lanjutnya kasus ini sudah masuk ke ranah perdata.

Kuasa hukum Terdakwa pun membeberkan rincian keberatan atas dakwaan JPU diantaranya surat dakwaan tidak sesuai dengan syarat-syarat formal sebuah surat dakwaan, sebab surat dakwaan adalah harus memuat dengan lengkap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan (voldoende en duidelijke opgave van het feit). Hal ini berarti, apa bila unsur-unsur yang didakwakan tidak dijelaskan secara keseluruhan, berarti terdapat kekaburan dalam surat dakwaan.

“Bahwa pada hakekatnya kekaburan dan ketidakjelasan sebuah surat dakwaan akan sangat merugikan kepentingan Terdakwa untuk melakukan pembelaan. Oleh karena itu terhadap setiap surat dakwaan yang jelas-jelas merugikan kepentingan Terdakwa untuk melakukan pembelaan haruslah dianggap batal demi hukum,” ujar Anita.

Lebih lanjut kuasa hukum Terdakwa menyatakan surat dakwaan Nomor PDM-13/M.5.10/EOH.2/01/2021, tertanggal 13 Januari 2021 a quo harus dinyatakan batal demi hukum karena Penuntut Umum telah menguraikan rumusan yang bertentangan antara yang satu dengan yang lain.

Anita dalam eksepsinya menyatakan, dikutip dari alinea ketiga pada halaman 2 dan alinea 4 dari halaman 5 pada surat dakwaan a quo, Penuntut Umum merumuskan bahwa saksi Christeven Mergonoto memberikan dana kepada terdakwa, maka saksi mulai memberikan dana sebagaimana yang diminta oleh terdakwa sesuai dengan RAB sebesar Rp. 20.500.000.000.

“Namun pada akhir alinea ketiga dari halaman 4 dan alinea keenam dari halaman 7 pada surat dakwaan a quo, Penuntut Umum merumuskan bahwa terdakwa menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa, maka terdakwa tidak akan mau menyerahkan uang miliknya sebesar Rp20.500.0000.000 kepada terdakwa untuk pembangunan infrastruktur,” ujarnya.

Bahwa cara perumusan yang bertentangan antara yang satu dengan yang lain di dalam surat dakwaan a quo, akan menimbulkan keraguan tidak hanya bagi Terdakwa tentang perbuatan atau tindakan mana yang didakwakan kepadanya, tetapi juga bagi majelis hakim yang memeriksa perkara ini.

Lebih lanjut Anita menyatakan, apa bila dicermati dan menganalisa rumusan-rumusan perbuatan yang telah diuraikan di dalam dakwaan sama sekali tidak tergambar adanya sebuah perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana.

“Karena uraian-uraian permasalahan yang diuraikan oleh Penuntut Umum di dalam dakwannya a quo, justru lebih menonjolkan perihal adanya sebuah sengketa kontrak antara para pihak yang mengadakan kerja sama (in casu, PT Cakra Inti Mineral dan PT Multi Prosper Mineral),” ujarnya.

Bahwa oleh karena permasalahan yang diuraikan di dalam dakwaan tersebut adalah sebuah sengketa kontrak yang termasuk ke dalam lingkup perselisihan perdata, maka sepatutnya penyelesaian permasalahan tersebut dilakukan melalui gugatan keperdataan, bukan dengan penyelesaian melalui pemeriksaan pidana, sehingga karenanya sangatlah beralasan dan sangatlah berdasar hukum apa bila kemudian terhadap surat dakwaan nomor PDM-13/M.5.10/EOH.2/01/2021, tertanggal 13 Januari 2021 dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

“Berdasarkan uraian tersebut maka, kami memohon agar majelis hakim menerima keberatan dan eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa Christian Halim. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum nomor Reg. Perk. PDM- 13/M.5.10/EOH.2/01/2021, tertanggal 13 Januari 2021 batal demi hukum, atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima,” pungkasnya.@rofik