LENSAINDONESIA.COM: Polemik Pembangunan Museum SBY-Ani di Kabupaten Pacitan yang mendapat bantuan dan hibah sebesar Rp9 miliar dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapatkan sorotan dari kalangan budayawan.

Nonot S. Mono budayawan asal Jatim mengatakan, pemberian dana hibah pada Yudhoyono Foundation untuk pembangunan museum itu tidak masalah jika sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

“Tidak masalah jika itu proses pengajuanya sesuai aturan dan pos anggarannya memang ada,” kata Nonot kepada lensaindonesia.com di Surabaya, Minggu (21/02/2021).

Pemerintah daerah dalam hal ini Pemprov Jatim, lanjut dia, juga tidak serta-merta memberikan hibah bila tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemerintah bisa mengucurkan hibah karena ada pihak yang mengajukan.

“Pengajuan dan pemberian hibah itu ada prosesnya. Tidak ujug-ujung cair. Pasti pihak pemerintah juga telah mengkroscek keabsahan lembaga yang mengajukan. Termasuk melihat tujuan lembaga tersebut mendirikan museum,” katanya.

Karena itu, lanjut Nonot, proses pengajuan bantuan memakan waktu cukup lama untuk disetujui pemerintah.

“Kalau nggak salah itu diajukan 2019 ya. Kan lama prosesnya, dua tahun. Ya memang saat ini masa pandemi COVID-19. Tapi kan pemerintah mengalokasikan anggaran tidak seluruhnya pada pos kesehatan atau untuk penanganan Corona, tentu juga pada pos-pos yang lain, pendidikan, infrastruktur,” ujarnya.

Menurut Nonot, bantuan hibah untuk Museum SBY-Ani itu menjadi masalah karena diseret ke ranah politik. Sehingga tujuan pendirian museum untuk sarana edukasi bagi masyarakat itu akhirnya terabaikan.

“Akhirnya semua jadi seperti salah kalau ditarik-tarik ke politik begini. Gubernur yang menyetujui pencarian dana hibah juga jadi sasaran politisasi gara-gara ini,” ujarnya.

Karena itu, Nonot meminta masyarakat dapat melihat polemik ini tidak dari sudut pandang politik saja. Tetapi harus dipahami bahwa hibah tersebut diberikan karena tujuan pembangunan museum tersebut juga untuk edukasi khalayak.

Seperti diketahui, pemberian dana APBD sebesar Rp9 miliar untuk Yudhoyono Foundation menjadi disalurkan dari Pemprov Jatim ke APBD Pacitan melalui skema bantuan keuangan khusus (BKK).

Sekretaris Daerah Jatim Heru Tjahjono mengatakan Pemerintah Kabupaten Pacitan yang mengajukan permohonan bantuan hibah tersebut pada 2019. Artinya pengajuan saat kepemimpinan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

“Pengajuannya [dari Pemkab Pacitan] 2019,” kata Heru, saat dikonfirmasi, Rabu (18/02/2021) kemarin.