LENSAINDONESIA.COM: Penyelesaian perkara PT Bina Nusantara Perkasa (BNP) semakin ambigu sejak statusnya diPKPUS kan oleh pihak supleyor.

Kuasa Hukum PT BNP, Ade Arif Hamdan SH, mengatakan, kasus ini muncul saat Rapat Kreditur pertama 9 Februari 2021 lalu.

“Dan salah satu pengurus yang ditetapkan oleh pengadilan saat itu, Hans Thamrin SH MH. Dalam rapat itu ia mengusulkan agar proyek Telkominfra yakni pemasangan kabel proyek Luwuk – Morowali dan Labuhan Bajo – Rabat yang semula dikerjakan oleh PT BNP dialihkan ke pihak ketiga yakni PT Era Nusantara Jayamahe,” terangnya dalam keterangan resmi yabg diterima Lensaindonesia.com, Senin (22/02/2021).

Ia menambahkan, kuasa debitur keberatan atas usulan tersebut. Sebab, PT BNP masih mampu mengerjakan dan seluruh peralatan kabel sudah berada di atas kapal.

“Aktivitas kapal dihentikan sebab adanya putusan PKPUS dan juga atas permintaan PT Telkominfra. Kontrak tersebut sendiri bernilai sekitar Rp 85.000.000.000,-, dan akan memperoleh keuntungan sekitar Rp 30.000.000,-” tandas Ade.

Di samping itu itu, lanjutnya, PT BNP juga telah mengerjakan sebagian pekerjaan, yakni menaikkan kabel dalam kapal dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 8.500.000.000,-, dan jasa atas pekerjaan itu hingga kini belum dibayar oleh PT Telkominfra.

“Jika pekerjaan tersebut dialihkan ke oihak lain, potensi keuntungan yang seharusnya didapat PT BNP jadi hilang, sehingga sangat merugikan para kreditor konkiren yang mengharapkan terbayarnya tagihan mereka tu,” tegasnya.

Ada tambahan pengurus

Terkait keberatan tersebut, Hakim Pengawas Perkara, Mochamad Djoenaidie SH MH menerimanya dan mengatakan soal menurunkan kabel milik Telkominfra dari Kapal PT BNP dan persoalan melanjutkan pekerjaan ke pihak ketiga harus dikaji dulu sebab mengandung resiko hukum.

Pada perkembangannya, manuver salah satu pengurus mengalihkan pekerjaan kepada PT Era Nusantara Jayamahe. Pada 20 Februari 2021, kapten kapal melaporkan adanya surat tertanggal 19 Februari 2021 dari Tim Pengurus PT BNP (dalam PKPUS).

“Surat yang ditandatangani oleh Harman Thamrin SH MH, Palti Hutapea SH SE MH, dan Dwidjo Pujotomo SH MH itu ditujukan kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Makasar dan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makasar. Isinya menyebutkan, ada tambahan pengurus dan meminta agar diperintahkan kapal CS NEX sandar pada jetty Telkominfra,” papar Ade.

Terhadap surat ini, Ade bertanya dengan dua pengurus lain yang ditetapkan oleh pengadilan, yakni Hans Edward SH MH dan Della Anggun P, SH. Namun, para pengurus tersebut mengaku tak mengetahui adanya penambahan pengurus pada PT BNP dalam PKPUS.

Mereka, menurut Ade, juga menyatakan tidak diajak diskusi dan tidak tahu menahu adanya surat itu. Padahal, berdasarkan ketentuan pasal 236 UU no 37 tahun 2004 disebutkan, penambahan pengurus harus didahului dengan mengundang pengurus.

“Untuk itu, penambahan pengurus ini tidak sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Sebab 2 orang pengurus, yakni Hans Edward SH MH dan Della Anggun P SH, tidak pernah diundang oleh hakim pengawas untuk membicarakan tentang penambahan pengurus,” tukas Ade.

Bahkan, surat tersebut disusul adanya WhatsApp dari pejabat Telkominfra bernama Afi ke Direktur Utama PT Telkominfra pada 20 Februari 2021 sore, berikut isi pesan WhatsApp tersebut;

“Mas… kalo sampe pk 7 pm gk ada perkembangan, ini orang-orang BIN sama Polda Makassar minta diarrang naik ken ex”.

Hingga pukul 8.00, lanjut Ade, kapten kapal melaporkan adanya aparat yang naik kapal dan meminta kapal sandar.

“Sekitar pukul 23.00 kapal telah sandar di Makassar. Kemudian keluar surat pengurus yang ditandatangani oleh Harman Thamrin,” jelasnya.

Pada 21 Februari 2021, kapten kapal kembali menerima surat dari Tim Pengurus yang ditandatangani oleh Harman Thamrin, SH MH; Palti Hutapea, SH SE MH dan Dwidjo Pujotomo SH MH. Surat no 005/P-PBNP/DP/II/B/2021 kepada P.T Perusahaan Pelayanan Nusantara PANURJWAN perihal kewenangan pengurus mengalihkan pengelolaan CS NEX dan menunjuk keagenan.

Surat 005/P-PBNP/DP/II/B/2021, kepada kapten and kru CS NEX, tentang penanganan gaji tertunggak. Surat tersebut menegaskan bahwa gaji akan dibayar dan pengelolaan kapal dialihkan ke PT Era Nusantara Jayamahe.

“Jelas perampsan kapal!”

Sementara itu, Eddy Sihombing, Direktur Utama PT Era Nusantara Jayamahe mengutarakan kepada kru, bahwa kendali pengelolahan kapal CS NEX saat ini di bawah PT Era Nusantara Jayamahe, dengan demikian seluruh instruksi akan diberikan oleh P.T Era Nusantara Jayamahe.

Namun, kuasa hukum PT BNP meminta pengurus PKPU hendaknya independen. Menurutnya, pada kasus ini seorang pengurus sangat tidak independen, dan hakim pengawas telah gagal mengawasi kerja pengurus.

“Seorang pengurus lama dan dua pengurus baru telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan bekerja sama dengan pihak ke tiga. Ini jelas perampasan kapal,” pungkas Ade.@Rel-Licom