LENSAINDONESIA.COM: Kasus salah transfer yang dilakukan pihak Bank Central Asia (BCA) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Citraland yang berujung pada pemidanaan Ardi Pratama seorang warga Surabaya, kian menjadi kontroversi.

Hal ini setelah Biro Humas BCA Pusat dalam konferensi pers pada 27 Februari 2021 lalu menyatakan bahwa Nur Chuzaimah selaku pelapor bukan sebagai karyawan lagi. Sehingga kedudukannya dianggap tidak mewakili BCA dalam membuat laporan polisi.

Karena itu, Hendrik Kurniawan, kuasa hukum Ardi Pratama yang saat ini berstatus sebagai terdakwa, menegaskan bahwa pernyataan pihak BCA yang menyatakan Nur Chuzaimah bukan lagi sebagai karyawan bertolak belakang dengan berita acara pemeriksaan (BAP) di kepolisian.

“Padahal dalam berkas pemeriksaan itu pelapor masih mengaku jika masih berstatus sebagai karyawan BCA,” terang Hendrik saat ditemui wartawan di Surabaya, Rabu (03/03/2021).

Selain itu, Hendrik juga mempertanyakan keterangan rilis yang dikeluarkan oleh pihak PT BCA Tbk yang menyebut ‘telah melakukan upaya penyelesaian secara musyawarah namun tidak ada itikad baik dari Ardi’.

Menurut Hendrik, peryaratan tersebut tidak sesuai fakta. Sebab sampai Ardi dilaporkan polisi hingga menjadi terdakwa, tidak ada upaya penyelesaian secara musyawarah apapun.

“Itu juga bohong. Tidak ada upaya musyawarah. Kalaupun ada, kapan tanggalnya dan dimana. Klien saya dipanggil berdasarkan somasi. Dua kali somasi didatangi dan ada itikad baik untuk mengembalikan dengan cara diangsur,” tambahnya.

Dalam rilis tersebut, pihak BCA diwakili oleh Hera F Haryn selaku Exevutive Vice President Secretariat and Corporare Communication memastikan jika apa yang sudah dialkukan oleh pihaknya sudah sesuai dengan standart operasional perbankan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam kasus salah transfer itu, Ardi dijerat dengan pasal 85 UU nomor 3 tahun 2011 tentang transfer dana. Lagi-lagi, sangkaan dan dakwaan dalam pasal itu disebut sebagai salah alamat, lantaran sebagai pelapor bukanlah pihak bank BCA sebagai lemabaga perbankan.

“Pasal itu mengatur mekanisme perlindungan lembaga perbankan dan nasabah. Kalau kemudian yang lapor perseorangan apakah bisa dijeratkan pasal tersebut. Ini menjadi kontraproduktif dan harus diluruskan,” papar Hendrik.

Kasus yang menjerat terdakwa Ardi Pratama, menurut Henrik, akan menjadi preseden buruk bagi seluruh masyarakat yang dapat dipidana karena keteledoran pihak Bank BCA sendiri.

“Dengan kasus ini, bisa saja nanti orang Bank yang tidak suka terhadap seseorang, ditransferin uang di rekening ya, lalu dilaporkan dan berujung pada pemidanaan,” tuturnya.

Dengan terjadinya kasus yang sangat dipaksakan tersebut, Hendrik berharap majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya objektif dan mengedepankan rasa keadilan dalam mengambil keputusan.

“Keputusan tetap pada hakim. Kami berharap agar Hakim objektif. Tapi jika kemudian kasus yang kami duga sejak awal cacat formil itu dipaksakan, saya khawatir ini akan menjadi preseden buruk terhadap operasional perbankan dan hukum kedepan,” tandasnya.

Sementara pelapor Nur
Chuzaimah saat dikonfirmasi melalui ponselnya, tidak dapat terhubung.@rofik