LENSAINDONESIA.COM: Saat persidangan dengan agenda putusan yang berlangsung di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Surabaya, mantan Sales Director PT LG Electronics Indonesia, Budi Setiawan, melalui kuasa hukumnya, Sunarno Edy Wibowo langsung mengajukan kasasi, begitu Majelis Hakim yang diketuai Slamet Riadi menolak gugatannya, Kamis (04/02/2021).

Saat itu, Bowo sapaan advokat dari Kantor Advokat & Penasehat Hukum, Wibowo & Partner mengungkapkan akan terus memperjuangan hak dari kliennya.

“Kita akan berjuang keras di tingkat kakasi. Sebab kita menganggap putusan hakim mengada-ada. Kenapa kita melakukan gugatan perselisihan hak karena saat melakukan mediasi dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Surabaya kita menolak semua anjuran itu,” tandasnya.

Sementara itu, Budi menyatakan akan terus memperjuangan apa yang menjadi haknya.

“Jika saya menyerah, berarti saya menerima dan membenarkan tindakan sewenang-wenang dari perusahaan,” tegas Budi.

Dalam putusannya, majelis hakim mengabulkan eksepsi dari Tergugat PT LG serta menolak gugatan atau gugatan dari Penggungat tidak bisa diterima.

“Menerima eksepsi dari Tergugat, mengingat gugatan dari pihak Penggugat tidak singkron dengan anjuran dari mediator dalam hal ini Disnaker Surabaya,” tutur Hakim Slamet.

Menurutnya, gugatan Tergugat dalam perkara No. 91/Pdt.Sus/PHI/2020/PN.Sby merupakan Gugatan Perselisihan Hak. Padahal, anjuran dari Disnaker Surabaya merupakan Perselisihan Kepentingan.

“Gugatan Penggugat kabur atau abscuur libel. Sudah jelas dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka mediator mengeluarkan anjuran tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) huruf a UU No. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI),” ujarnya.

Dengan demikian, Budi merasa aneh atas pertimbangan Hakim Slamet.

“Jika Anjuran Mediator yang berlaku untuk apa disediakan upaya hukum ke íPHI? Lagi pula Mediator saat memberikan Anjurannya didominasi untuk upaya tercapainya perdamaian, sehingga bukan masalah salah dan benar yang utama, berbeda jika penyelesaian yang dipilih pada saat di Disnaker adalah Arbitrase dimana putusannya adalah salah dan benar. PHI dimaksudkan untuk memeriksa kebenaran materilnya, lah kok Hakim merujuk ke Mediator?,” terang Budi.

Perkara perselisihan hak

Bagi Budi, perkara ini jelas perselisihan hak, sebab ia sangat keberatan dan dirugikan atas adanya SP3 dan dilanjutkan dengan Demosi.

“Bagaimana bisa Hakim Slamet menyatakan masalah SP3 dan Demosi adalah perselihan kepentingan? Lalu pensiun dini saya sudah disetujui namun hingga kini tidak dibayar sebab saya tidak mau menandatangani perjanjian yang disodorkan perusahan kepada saya, sebab isinya memberatkan dan mengekang hak asasi saya, halnya saya tidak boleh bekerja di perusahaan kompetitor LG. Ini jelas masalah hak saya, menurut UU 13 tahun 2003 saja memuat sanksi pidana kepada Perusahaan jika tidak membayar uang pensiun saya, baca pasal 184. Oleh sebab itu saya akan berjuang, dan sedang mempertimbangkan untuk melakukan upaya hukum pidana tersebut,” beber Budi.

Sebelumnya, Budi Setiawan menggugat PT LG sebesar Rp 15,6 miliar usai disetujuinya pensiun dini dari perusahaan. Ia terpaksa melayangkan gugatan menyusul pesangonnya yang masih ditahan pasca mengundurkan diri dari perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan produk elektronik untuk kebutuhan rumah tangga bermerek LG ini.@Rel-Licom