LENSAINDONESIA.COM: Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyarahkan dua boks dokumen ke kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Jakarta Selatan, Senin (08/03/2021).

Dokumen yang diserahkan tersebut berisi bukti-bukti yang bisa menyatakan Kongres Kuar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sumatera Utara yang mengangkat Moeldoko sebagai Ketua Umum menjadi tidak sah alias ilegal.

“Laporan yang kami sampaikan siang hari ini tentu tidak hanya laporan verbal, tetapi juga dalam bentuk dokumen atau berkas yang otentik,” kata AHY.

Menurut AHY, dokumen tersebut merupakan dokumen resmi dari Partai Demokrat yang menjadi bukti resmi bahwa gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat tidak sesuai aturan.

Dia juga membawa bukti asli dokumen Kongres Kelima Partai Demokrat pada 2020. Kongres itu ditegaskan olehnya sebagai dokumen resmi nama pemimpin Demokrat.

“Berkas-berkas ini untuk melengkapi semua data dan fakta yang juga kami kumpulkan. Bahwa apa yang terjadi di Deli Serdang tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum apa pun,” tegas AHY.

Dia berharap Kemenkumham bijak menanggapi laporannya. Dia ingin kepemimpinan Moeldoko tidak disahkan.

“Mudah-mudahan kebenaran akan abadi, semua terang benderang, dan semoga keadilan dapat kita nikmati bersama,” tutur AHY.

Selain kepada Kemenkum, dokumen juga diserakan ke Komisi Pemiliha Umum (KPU).@LI-13