LENSAINDONESIA.COM: Forum Wartawan Jakarta (FWJ) dan empat organisasi yang mengatasnamakan “Jakarta – Kami Kompak” terdiri dari Koalisi Peduli Jakarta (KPJ), Forum Wartawan Peduli Jakarta (FWPJ), Semangat Kebangkitan Tambora (SKT), dan Perkumpulan Orang Betawi (POB) menyuarakan aspirasi sebagai warga Jakarta di depan Balaikota Pemprov DKI Jakarta, terkait poin 8 janji dari 23 Janji saat kampanye Anies Baswedan, Rabu siang (31/3/2021).

Ketua Umum Forum Wartawan Jakarta (FWJ) – Indonesia Mustofa Hadi Karya mengatakan, pihaknya sebagai komunitas jurnalis di Jakarta menyayangkan sikap Anies dalam memimpin warga Jakarta tidak sepenuhnya sesuai janji saat kampanye sebelum jadi gubernur.

“Kami menyayangkan ketidakjeliaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan khususnya dalam kontrol kinerja SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)-nya. Para pejabat di DKI Jakarta cenderung Asal Bapak Senang (ABS), sehingga Anies kecolongan adanya indikasi pembiaran penyimpangan yang dilakukan jajarannya,” ungkap Mustofa Hadi Karya yang akrab dipanggil Opan.

“Tentu, hal itu menjadi sasaran empuk untuk menuding Anies sebagai Gubernur yang melakukan tindakan penyimpangan masif, dan itu patut diduga dilakukan dengan kesengajaan, karena tidak adanya tindakan tegas dari Anies sebagai orang nomor satu di DKI Jakarta,” imbuh Opan.

Opan mengaku FWJ sebagai warga Jakarta dan elemen empat pilar demokrasi merasa tidak cukup mengritisi kebijakan eksekutif di Pemda DKI Jakarta hanya sebatas menulis berita. Pasalnya, di era media digital saat ini pejabat seperti bebal dengan kritikan di media sosial.

“Sehingga, kami para jurnalis menganggap perlu untuk mempertajam kritikan dengan ikut turun ke jalan bersama elemen masyarakat yang lain,” tandasnya.

Ketua Koalisi Peduli Jakarta (KPJ) Amos Hutahuruk menyinggung soal pemubaziran anggaran gaji TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan).  Dia menganggap Anies membuang-buang anggaran besar dari APBD DKI dengan masih terus memelihara dan menggaji para anggota TGUPP yang tidak memiliki fungsi maksimal dalam kinerjanya.

“Sebaiknya TGUPP dibubarkan dan anggaran diperuntukan kepentingan warga DKI aja,” tegas Amos.

Senada dengan Ketua Umum FWJ, Amos menilai ketidaktegasan Anies terbukti adanya pembiaraan dugaan pelanggaran yang berpotensi korupsi dari oknum oknum nakal di Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) baik tingkat Dinas, Sudin, maupun oknum penertiban Kecamatan.

Amos mengritisi birokrasi Pemprov DKI Jakarta era Anies terlalu berbelit belit. Pelayanan publik Ini menjadi perbandingan jauh mrosot dengan zaman Gubernur Ahok.

“Zaman Ahok sangat simpe, bahkan Ahok tidak segan-segan langsung turun mencopot oknum jajarannya yang melanggar aturan. Birokrasi saat itu tidak seribet di zaman Anies sekarang,” kritiknya.

Artinya, lanjut dia, warga bisa langsung mengadu apa yang menjadi hak sebagai warga DKI.  “Zaman Anies, warga seperti dihadapkan TGUPP yang tidak berfungsi menjebatani suara warga DKI,” ungkapnya.

Dalam tuntutan aksinya itu, Amos menyinggung hasil audit BPK DKI Jakarta yang mencatat Gubernur Anies melakukan pembayaran kepada FEO Ltd selaku promotor dan pemegang lisensi Formula E terkait penyelenggaraan acara senilai 53 juta poundsterling Inggris atau setara Rp 983,31 Miliar pada 2019-2020.

“Terungkapkan Anies sudah bayar hampir Rp 1 T itu bukti pemborosan APBD yang merupakan uang warga Jakarta,” kritiknya, ketus.

Lain lagi, Ketua Forum Wartawan Peduli Jakarta (FWJP) Agus Suparyanto.  Menurutnya, pihaknya sebagai fungsi kontrol sosial yang melihat langsung fakta di lapangan, berharap Anies mau mendengar masukan dari berbagai elemen masyarakat. Termasuk, unsur wartawan terkait maraknya dugaan praktik nakal oknum di Dinas, Sudin Citata maupun oknum di tingkat kecamatan.

“Ingat, salah satu dari 23 poin janji kampanye Anies adalah menghentikan praktik penyelewengan di dalam birokrasi. Kita (FWPJ, FWJ, KPJ, POB) dan unsur-unsur lainnya yang ikut aksi ini menagih janji kampanye Anies. Kita mengingatkan agar menuntaskan janjinya,” tegas Agus.

“Saat ini, banyak dugaan praktik penyimpangan birokrasi, ‘abuse of power’ para pejabat di DKI seperti di Dinas maupun Sudin Citata. Kita minta Anies membereskan anak buahnya yang nakal itu,” tandas wartawan yang sudah 17 tahun bekerja di Rakyat Merdeka Group (Jawa Pos Group).

Dia juga mengritisi peran inspektorat DKI masih lemah alias belum maksimal menjalankan fungsi mengawasi para pejabat SKPD. “Harusnya, inspektorat lebih tajam lagi dalam melakukan pengawasan. Mendengar, menerima laporan dan menindak tegas pejabat yang nakal,” paparnya.

Ketum FWJ Opan dan jurnalis Agus yang akrab disapa AGS mengapresiasi sikap Sekda DKI, Marullah Matali yang langsung merespons aksi mereka di balaikota.

“Kami sangat mengapresiasi Sekda Marullah yang dengan cepat merespons aksi teman-teman. Artinya, Sekda mendengar aspirasi masyarakat. Saya harap, Sekda bisa istiqomah untuk menyerap aspirasi warga Jakarta,” pinta wartawan yang  belasan tahun meliput di DPRD DKI dan Pemprov DKI.

AGS menegaskan, sebagai elemen warga Jakarta, pihaknya akan konsisten mengkritisi Pemprov DKI secara konstruktif.

“Karena kita sangat peduli dan cinta Jakarta. Kita akan awasi, kawal dan kritisi Gubernur Anies dan jajarannya dengan konstruktif. Sebab, fungsi pers adalah kontrol sosial dan sebagai salah satu pilar demokrasi,” pungkas jurnalis alumni Fakultas Sastra UI ini. @pres