LENSAINDONESIA.COM: Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar Forum Komunikasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jawa Timur dengan Bapemperda DPRD Provinisi se-Indonesia dan Bapemperda DPRD Kabupaten/Kota se-Jatim.

Dihadiri perwakilan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), upaya menyesuaikan peraturan daerah dengan Undang-Undang Cipta Kerja mendapat solusi terbaik.

Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mengatakan, di Jawa Timur ada sekitar 49 peraturan turunan yang sudah teridentifikasi dari UU Cipta Kerja.

“Ada 45 PP 4 Perpes. Ini kalau diturunkan, 1 peraturan bisa berpengaruh ke 3-4 produk hukum daerah apakah itu Perda juga Pergub. Angka kasarnya ketemu 150 lebih produk hukum, baik itu Perda/Pergub yang harus segera disesuaikan,” ujar Wagub Emil ditemui usai acara yang bertema ‘Harmonisasi dan Sinkronisasi Perda dan Perkada Terhadap UU Cipta Kerja serta Peraturan Pelaksanaannya untuk Meningkatkan Investasi dan Lapangan Kerja di Daerah’ di Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura Surabaya, Selasa (06/04/2021).

Ia mengaku bersyukur upaya Pemprov dan DPRD Jatim ini mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. “Alhamdulillah mendapat apresiasi dari Kemenkumham. Karena dari awal sudah direncanakan, dan kemudian lanjut dilaksanakan tentunya. Kemedagri juga mengatakan untuk membantu hal ini, ada e-Perda inivasi baru. Jatim akan mendorong ke e-Perda, agar bisa menjadi provinsi yang awal-awal menerapkan itu,” cetusnya.

Pihaknya akan mengupayakan penyesuaian peraturan-peraturan daerah sesuai UU Cipta Kerja. Tentunya melalui proses yang cukup dinamis.

“UU Cipta Kerja ini kan disebut Omnibus. 1 UU menjawab revisi lebih dari 70 UU dan seribu pasal lebih. Bisa saja apakah konsep mirip seperti itu yang akan dilakukan untuk produk hukum daerah. Ini semua akan berproses secara dinamis,” tegasnya.

Ditambahkan Anggota Bapemperda DPRD Jatim Daniel Rohi, adanya forum ini penting untuk menyamakan persepsi terkait keberadaan UU Cipta Kerja. Undang-Undang yang dibentuk oleh pemerintah pusat ini harus sinkron dengan produk hukum pemerintah daerha kabupaten/kota.

“Di Jawa Timur kita sudah identifikasi ada 56 Perda yang harus disesuaikan dengan UU Cipta Kerja agar tidak tumpang tindih. Kalau ada perbedaan harus segera ada penyesuaian. Apakah ada perubaan Perda, atau penyesuaian Perda. Apakah perubahan semuanya atau hanya pasal tertentu. Ini yang akan kita kerjakan,” ujar politisi asal Fraksi PDI Perjuangan ini.

Sementara dari jumlah 56 Perda itu yang bersentuhan langsung dengan UU Cipta Kerja ada sekitar 26 Perda. “Kami Bapemperda DPRD Jatim akan menyusun kerangka kerja, dalam waktu tidak terlalu lama lah, Perda-Perda di Jatim sudah sinkron dengan UU Cipta Kerja,” janjinya.

Terkait adanya instrumen e-Perda yang berbasis online, pihaknya sepakat jika hal itu
akan bisa menjadi solusi, mempermudah proses dan memperpendek waktu proses revisi Perda. “Kami akan ngebut untuk sinkronisasi Perda-Perda ini. Dalam waktu 3 bulan harus tuntas. Kami bagi sesuai komisi, nanti Perda dibahas sesuai komisi. Dengan bagi tugas itu kita optimis akan selesai. Tentunya didukung dengan dana yang memadai,” imbuh Daniel.

Ia mengungkapkan, sayangnya untuk dana khusus terkait revisi Perda saat ini tidak ada anggaran. Pihaknya mendesak agar ada perhatian terkait hal ini. “Makanya kita desak. Karen untuk mempercepat revisi Perda-Perda itu kita juga butuh dukungan tenaga ahli,” tandasnya.@sarifa