LENSAINDONESIA.COM: Pemerintah Kota Blitar berupaya merealisasikan agenda-agenda pembangunan tahun anggaran (KA) 2021 dengan baik.

Guna mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan keuangan yang bisa menghambat jalannya pembangunan, maka Pemkot Blitar melakukan Memorandum of Understanding (MOU) Pendampingan Proyek Straregis dengan Kepolisian Resor Blitar Kota dan membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan Negeri di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Penanda tanganan MoU dan PKS ini dilansanakan di Gedung Sasana Praja Kantor Wali Kota Blitar, Selasa (06/04/2021).

Kapolreta Blitar AKBP DR. Yudhi Heri Setiawan mengatakan, bahwa pengawasan sejak dini yang dilakukan Pemkot Blitar ini sangat penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyahgunaan keuangan yang bisa berakibat timbulnya kerugian negara.

“Pendampingan dan pengawasan memang harus dilaksanakan sejak perencanaan, pelaksanaan hingga pemanfaatanya. Ini penting untuk mencegah terjadinya kerugian negara,” katanya saat memberi sambutan.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Blitar, Bangkit Sormin mengapresiasi inisiatif PKS di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara ini.

“Terima kasih atas kepercayaan Pemerintah Kota Blitar terhadap penyelesaian perkara di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai turunan MoU No 55/M.5.22/Gs/02/2020 yang telah di tanda tangani Bulan Februari 2020 tahun lalu,” ungkap Kajari.

Senada dengan Kajari, Wali Kota Blitar Santoso menjelaskan, bahwa pendampingan ini bukan berarti serta merta melindungi kegiatan yang bertengangan dengan hukum.

Namun tujuanya untuk melakukan pencegahan terjadinya pelangaran hukum.

“Pendampingan ini penting di mulai sejak awal, namun demikian bukan berarti kita melindungi terhadap kegiatan melanggar hukum, tapi ketika dalam kegiatan di temukan permasalahan maka dikedepankan untuk koordinasi lebih lanjut dalam rangka meluruskan pelaksanaan proyek-proyek strategis pemerintah Kota Blitar,” pungkasnya.@ADV/Sams