LENSAINDONESIA.COM: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengaku bangga dan mengapreasiasi suksesnya sejumlah wilayah di Jatim yang berhasil menjalankan program perlindungan anak dan keluarga.

Salah satu contoh adalah Kabupaten Sampang yang sukses menjalankan program perlindungan anak, khususya menekan angka perkawinan anak/pernikahan dini usia. Hal ini dilihat dari angka Dispensasi Kawin (Diska) terendah se-Jatim.

“Untuk bisa meningkatkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) harus memberikan kesempatan pendidikan dengan lama rata-rata sekolah yang makin meningkat. Hal yang patut kita apresiasi, Diska terendah justru di Sampang. Itu artinya ada proses pembimbingan yang sangat baik dilakukan di Sampang, supaya anak tidak melanjutkan nikah dini usia,” ujar Khofifah ditemui usai acara Penyerahan Penghargaan Dalam Rangka Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-56 Tahun 2020 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (06/04/2021) malam.

Tak hanya itu, ia juga mengapresiasi Kabupaten Pasuruan yang mendapat predikat dalam program ketahanan keluarga terbaik di Jatim pada tahun 2020.

“Ketahanan keluarga paling bagus di Kabupaten Pasuruan. Ini artinya angka perceraiannya terendah. Referensi-referensi seperti ini menurut saya penting dan selanjutnya dijadikan bagian role model (percontohan) di masing-masing kabupaten/kota,” tegas orang nomor satu di Jatim ini.

Adanya pencapaian tersebut, Gubernur Jatim dan sejumlah pihak juga melakukan Penandatanganan Pakta Integritas Pencegahan Perkawinan Anak di Jatim.

Hal lainnya, dalam penyerahan penghargaan bidang ketenagakerjaan kepada Perusahaan yang Mencapai Nihil, K3, serta Pencegahan Penanggulangan HIV-AIDS di Tempat Kerja Provinsi Jatim, Gubernur Khofifah sempat berpesan kepada seluruh perusahaan dan pelaku dunia usaha di Jatim agar memperhatikan THR (Tunjangan Hari Raya) tahun ini kepada para karyawannya.

“Banyak sekali juga penghargaan untuk perusahaan yang zero accident (kecalakaan nihil). Saya pesan ini jelang Ramadhan, kita akan masuk Lebaran. Maka Tunjangan Hari Raya tolong jangan dicicil. Pesan ini berseiring dengan sinergitas dengan seluruh sektor ketenagakerjaan agar tetap terkawal dan kondusif,” cetusnya.

Ia mengakui selama masa pandemi COVID-19, dunia usaha banyak yang mengalami kontraksi sehingga memilih melakukan take off dengan pengurangan karyawan baik melalui PHK atau dirumahkan. Namun Khofifah berharap sebisa mungkin jangan sampai ada PHK masal karena itu akan menambah jumlah pengangguran yang berimbas pula pada tingkat kemiskinan.

“Para kepala daerah saya mohon turun tangan mencari win-win solution, bagaimana bisnis tetap survive dan masyarakat bisa tetap mendapatkan pekerjaan. Misalnya dengan pengurangan jam kerja sehingga masyarakat punya kesempatan punya income walaupun turun,” harap Khofifah.

Mengingat, pada tahun 2020 lalu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara kumulatif di Jatim relatif cukup baik, yakni di angka 5,59 % atau masih di bawah rata-rata TPT nasional yang ada di kisaran 7 %. Namun sebagian kabupaten/kota di Jatim TPT-nya ada yang diatas angka 8 %.@sarifa