LENSAINDONESIA.COM: Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja menetapkan aturan pembayaran royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak lagu dan atau musik yang digunakan untuk komersil, terutama bagi 14 sektor usaha.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan atau Musik yang ditetapkan pada 30 Maret 2021 lalu.

Tercantum dalam pasal 3 ayat 1 PP Nomor 56 Tahun 2021 tersebut:

Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN.

Dan disebutkan pada ayat 2, ada 14 bentuk layanan publik yang dimaksud dalam PP Nomor 56 Tahun 2021 Pasal 3 ayat 1, meliputi :

  1. Seminar dan konferensi komersial
  2. Restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek
  3. Konser musik
  4. Pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut
  5. Pameran dan bazar
  6. Bioskop
  7. Nada tunggu telepon
  8. Bank dan kantor
  9. Pertokoan
  10. Pusat rekreasi
  11. Lembaga penyiaran televisi
  12. Lembaga penyiaran radio
  13. Hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel
  14. Usaha karaoke

Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, setiap orang dapat menggunakan lagu dan atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.

Untuk penggunaan ini dengan mengajukan permohonan lisensi kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

LMKN adalah lembaga non-APBN yang membantu pemerintah, dibentuk oleh Menteri berdasarkan undang-undang mengenai hak cipta. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu dan atau musik.

LMKN melakukan penarikan Royalti dari orang yang melakukan penggunaan lagu dan atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial. @Limad