LENSAINDONESIA.COM: Anggota Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun 2020 Hj. Zeiniye SAg menilai Pemerintah Provinsi Jatim gagal mengentas kemiskinan.

Hal ini terlihat dari laporan LKPJ Gubernur Jatim yang disampaikan kepada DPRD.

“Dari sajian data yang disampaikan kepada Pansus LKPJ DPRD Jatim, kami melihat Pemprov telah gagal dalam pengentasan kemiskinan di Jatim,” kata Zeiniye di DPRD Jatim, Rabu (07/04/2021).

Dijelaskan, dari data yang tersaji 11 IKU (Indikator Kerja Utama) dalam LKPJ, pertumbuhan ekonomi Jatim mengalami kontraksi minus dengan angka –2,39 akibat pandemi COVID-19 sepanjang tahun 2020.

“Dampaknya angka kemiskinan di Jatim ikut naik dari 10,20 menjadi 11,46. Begitu juga TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) mengalami kenaikan dari 3,82 menjadi 5,84. Tapi anehnya ketika kemiskinan dan pengangguran naik, mereka menyajikan data kenaikan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Jatim yang cukup bagus. Yaitu dari 71,50 menjadi 71,71. Ini yang akan kami pertanyakan ke gubernur,” jelas anggota Fraksi PPP DPRD Jatim ini.

Selain itu, mantan Ketua DPRD Kabupaten Situbondo ini juga membeberkan dari data tersaji 11 IKU dalam LKPJ hanya menyampaikan capaian tahun 2020 tanpa mencantumkan target 11 IKU tahun 2020 yang dituangkan dalam RPJMD.

“Dampaknya DPRD Jatim tidak bisa melakukan analisa apakah dengan adanya pandemi COVID-19, IKU tersebut gagal memenuhi target atau IKU mana yang memenuhi target dan mana yang tidak memenuhi target sehingga menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan selanjutnya,” bebernya.

Atas temuan tersebut, pihaknya akan meminta Pemprov Jatim memberi penjelasan data komparasi tiap IKU antara target RPJMD di tahun 2020 dengan capaian IKU 2020.

Di sisi lain, lanjut Zeneiye, Indeks Gini pada tahun 2019 sama dengan tahun 2020 yaitu 0, 364. Padahal ada 3 faktor yang mempengaruhi indeksi gini yaitu unequal opportunity (kesempatan yang tidak sama untuk mendapat akses pendidikan dan kesehatan), pasar tenaga kerja yang tidak seimbang, distribusi kekayaan yang tidak merata sehingga pemerintah lebih banyak melakukan perbaikan dan peningkatan kuantitas program JPS (Jaring Pengaman Sosial).

”Rasanya kurang logis dengan adanya Pandemi COVID-19, Indeks Gini stagnan. Justru di tahun 2020 terjadi ketimpangan yang cukup besar pada pasar tenaga kerja. Kami juga mempertanyakan program JPS apa saja dan berapa nilai akumulatifnya masing-masing program yang telah dilakukan Pemprov untukk memperbaiki Indeks Gini di tahun 2020,” pungkas politisi perempuan asal Dapil 4 (Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso) ini.@sarifa