LENSAINDONESIA.COM: Komisi C DPRD Jawa Timur mencermati rendahnya setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) asal BUMD milik Pemprov Jatim, yakni PT Panca Wira Usaha (PWU) Jawa Timur. PT PWU dengan total aset Rp 441 miliar dari 9 anak perusahaan 3 perusahan joint venture, tahun 2020 kemarin hanya menyetorkan PAD sebesar Rp 2,25 miliar saja.

Karena itu, Komisi C meminta PT PWU atau Wira Group Jatim untuk menjelaskan dengan gamblang fenomena ini.

Ketua Komisi C DPRD Jatim Hidayat Maseaji mengakui bila pandemi COVID-19 belum selesai dan berpengaruh pada kinerja BUMD di Jatim. Tapi pihaknya ingin semua BUMD di Jawa Timur itu tujuannya bisa dicapai dengan baik. Jika ada BUMD dengan laba kecil dan minus itu perlu di evaluasi. “Salah satunya PWU, dalam laporan keuangannya terlihat betul ada in-efisiensi dalam kinerja. Sehingga keuntungannya sangat kecil. Dalam satu tahun PAD hanya Rp 4 miliar. Padahal PWU ini perusahaan holding, ada banyak anak Perusahaan dan join venture cukup besar tapi PADnya sangat kecil. Harus ada pembenahan ke depan,” cetusnya usai rapat dengar pendapat (hearing) dengan PT PWU Jatim di Pasuruan, Selasa (06/04/2021).

Salah satunya, lanjut Hidayat, dengan konsolidasi terhadap anak perusahaan yang sehat akan di-support. Sedangkan yang sudah tidak prospektif dipertimbangkan untuk dihentikan.

Untuk diketahui, berdasarkan laporan kinerja keuangan PT PWU, sepanjang tahun 2020 mampu membukukan aset hingga Rp 441.619.040.915 dengan pendapatan Rp 175.178.735.343, laba bersih Rp 4.054.163.279 dan menyetor PAD ke Pemprov Jatim Rp 2.250.000.000. Jauh menurun dibanding kinerja tahun 2019, dimana pendapatan mencapai Rp 248.426.534.675, laba bersih Rp 6.918.684.050 dengan kemampuan setor PAD sebesar Rp 3.900.000.000.

Dalam hearing ini banyak membahas tentang situasi terkini PT PWU beserta laporan dari anak perusahaan yang bernama PT Moya Kasri Wira Jatim yang bergerak di industri minuman sirup/air mineral dan PT Carma Wira Jatim yang bergerak di Industri Kulit Hewan.

Secara umum, Komisi C berharap PT PWU tetap harus profesional semua baik holding maupun anak perusahaan. Jangan sampai ke depan ada pekerja yang belum dibayar atau tidak mendapat pesangon ketika diberhentikan.

“Ini kan betul betul sangat tidak sehat, maka harus dikembalikan BUMD pada fitrohnya. Bahwa BUMD dibuat untuk memberikan kontribusi kepada PAD. Kalau tidak, kita evaluasi untuk kita pertimbangkan tidak kita lanjutkan,” tegasnya.

Untuk itu, Komisi C mengingatkan Pemprov Jatim supaya lebih ketat mengawasi kinerja anak perusahaan di BUMD. “Kita warning kepada Gubernur supaya mencermati betul jangan sampai muncul bermacam anak perusahaan di beberapa BUMD tanpa dikontrol dan kemudian tidak memberikan kontribusi positif terhadap PAD kita,” cetus politisi Partai Gerindra ini.

Ia meminta jangan ada anak perusahaan membebani holdingnya. “Karena Sampai saat ini saya belum melihat Gubernur melakukan kontrol anak-anak perusahaan BUMD,” sebutnya lagi.

Untuk mengatasi hal ini, kata Hidayat, perlu political will dari Gubernur. Agar anak perusahaan BUMD itu dibuat dengan mempertimbangkan tidak hanya prospek usaha tapi juga core bisnisnya harus sesuai. Seperti PT PWU ini sampai ada 9 perusahaan lebih. Sehingga perlu dicermati betul dan tidak mudah memberikan lampu hijau dalam membuat anak perusahaan.

“Komisi C selama ini tidak terkait dengan anak perusahaan, tapi ketika anak perusahaan membebani holding BUMD itu, maka tugas KOmisi C untuk mengontrol betul,” imbuh dia.

Sementara itu, Direktur Utama PT PWU Jatim Erlangga Satriagung mengungkapkan beberapa hal terkait kondisi perusahaanya. Dimana ada 9 anak perusahaan yang mayoritas adalah warisan dari penggabungan 5 perusda sejak zaman belanda yang pada tahun 2000 digabung dalam perusahaan PT PWU.

9 Anak perusahaan itu antara lain PT Karet Ngagel Surabaya Wira Jatim, PT Puri Panca Pujibangun, PT Kasa Husada Wira Jatim, PT Loka Refractories Wira Jatim, PT Carma Wira Jatim, PT Moya Kasri Wira Jatim, PT Adi Graha Wira Jatim, PT Jatim Husada Farma.

“Yang terbaru itu PT Jatim Husada Farma. Ini baru satu tahun dan bergerak di bidang menyuplai obat-obatan perlatan rumah sakit umu milik daerah,” terang Erlangga.

Diakuinya, ada beberapa anak atau cucu perusahan yang kondisi kurang bagus. Seperti anak perusahaan dari PT Karet Ngagel yang bergerak di bidang Industri Conveyor Belt. Jika PT Karet Ngagel produksinya bagus dan di nasional terbaik, berbeda dengan anak perusahaanya yang bernama PT Kasava.

“PT Karet ini punya anak Usaha namanya PT Kasava yang saat ini sedang bermasalah besar dan nyaris pidana karena hasil audit BPKP, fraud,” ungkapnya.

Ada juga anak perusahaan lainnya yang kondisinya cukup bagus. Yakni PT Kasa Husada yang bergerak dalam industri alat kesehatan termasuk Masker. “Insya Allah 2-3 minggu akan melakukan ekspor perdana Masker ke Amerika dan Jika ini terealisasi maka bisa disebut satu satunya BUMD yang masuk pasar Amerika,” paparnya.

Dalam kesempatan itu, mantan Ketua Kadin Jatim ini menyampaikan selama pendemi kemarin terjadi penurunan usaha. “Sales kita turun menjadi Rp 175 miliar tahun 2020. Tapi di 2021 kita merancang naik 42% menjadi 248 miliar dan target laba Rp 6,8 miliar. Ini dengan asumsi, triwulan pertama 2021 COVID-19 sudah sangat mereda,” tukas Erlangga.@sarifa