LENSAINDONESIA.COM: Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas serta Pengukuhan Direktur PDAM dan Direktur PD Obyek Wisata Umbul tahun 2021 di Pendopo Ronggo Djoemeno Kabupaten Madiun, Jumat (9/4/2021) siang.

Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, gelaran acara itu dipimpin langsung oleh Bupati Madiun H. Ahmad Dawami Ragil Saputro, S.Sos. dan dihadiri jajaran Forkopimda Kabupaten Madiun.

Dalam acara tersebut, Bupati Madiun melantik sejumlah 183 pejabat dari berbagai fungsi pemerintahan, antara lain 3 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama setingkat eselon II, 46 Pejabat Administrator, 130 Pejabat Pengawas, dan 4 Direksi Perusahaan Umum Daerah.

Dalam rangkaian acara yang diadakan 5 tahun sekali tersebut, Bupati Madiun berpesan agar pejabat yang telah dilantik bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Harapan besar diamanahkan kepada seluruh pejabat yang dilantik, sehingga membawa kebaikan untuk pemerintah Kabupaten Madiun dan Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Madiun.

“Semoga kekosongan (jabatan) yang hari ini sudah terisi memberi kekuatan tambahan bagi pemerintah Kabupaten Madiun untuk menyelesaikan segala permasalahan, untuk meningkatkan inovasi.” ujar Ahmad Dawami.

Orang nomor satu di jajaran Pemerintah Kabupaten Madiun tersebut menuturkan, dengan mengedepankan kebersamaan dan membangun sinergitas antar Unit Perangkat Daerah (UPD) mampu memberikan yang terbaik untuk pemerintah Kabupaten Madiun sehingga Pandemi Covid-19 yang sedang dihadapi bisa menjadi tantangan untuk meraih target semaksimal mungkin.

Dengan Profesionalisme dapat mewujudkan output dan outcome kebaikan untuk masyarakat Kabupaten Madiun dan sekitarnya. Integrated development plan (perencanaan yang terintregasi) antar UPD harus benar-benar diimplementasikan dari pimpinan hingga jajarannya.

Sebagai informasi, pejabat yang dilantik hari ini telah memenuhi kompetensi yang diwajibkan. Melalui berbagai syarat seleksi dan persetujuan dari Komite Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Dilakukan seleksi mutasi, kemudian dimintakan persetujuan KASN,” pungkas Ahmad Dawami. @Limad