LENSAINDONESIA.COM: Mengejutkan. Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto membentuk pasukan khusus dengan nama Detasemen Kawal Khusus Kementerian Pertahanan (Denwalsus Kemenhan) yang dilatih di Pusdik Batujajar, Kopassus. Praktis, mengundang pro dan kontra, bahkan dinilai kebijakan menteri sipil yang “over acting”.

Anggota Komisi I DPR RI, yang membidangi Pertahanan dan Intelejen, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin juga mengritisi keras, pembentukan Denwalsus Kemenhan di luar TNI-Polri itu berlebihan.

“Pembentukan satuan khusus di Kemenhan, tak sesuai dengan ketentuan dan berlebihan. Kalau ada kebutuhan khusus sebaiknya koordinasi saja dengan TNI/Polri,” kata TB Hasanuddin dalam keterangannya, Sabtu (10/4/2021).

Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, yang juga Dewan Pembina Ormas Nasionalis Dewan Pimpinan Pusat (DPN) Kombatan (Komunitas Banteng Asli Nusantara). @foto:dok.ist

TB Hasanuddin meluruskan bahwa keberadaan Kementerian Pertahanan tidak beda dengan kementerian yang lain, berstatus kementerian ‘sipil’. Sehingga, sudah ada ketentuan Standard Operation Procedure (SOP) VIP untuk pengamanan pejabat lembaga negara.

“Kemenhan sama dengan kementerian lainnya, itu statusnya kementerian ‘sipil’. Untuk pengamanan intern setiap kementerian boleh melakukan upaya masing-masing, seperti di Setneg disebut Pamdal ( pengamanan dalam ) atau ditempat lain dengan nama lain,” kata politikus PDI Perjuangan, yang pernah menjabat Sekretaris Militer (Sekmil) Presiden Megawati dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Terkait dalih pembentukan Dewalsus untuk kepentingan yang membutuhkan pengawalan secara khusus, TB Hasanuddin mempertegas sebagaimana ketentuan seharusnya melakukan koordinasi dengan TNI-Polri,

“Kalau ada kebutuhan khusus sebaiknya koordinasi saja dengan TNI/Polri,” imbuh Anggota DPR yang komisinya juga membidangi Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika ini.

Apabila pembentukan Dewalsus Kemenhan tetap dipaksakan, TB Hasanuddin berpandangan ke depan berpotensi tidak terpakai.

Mantan Ajudan Wapres Try Soetrisno dan Ajudan Presiden BJ Habibie ini juga menyinggung soal ketentuan keprotokolan dan pengawalan setingkat presiden sudah menjadi tanggungjawab Paspampres. Begitu pun untuk pengawalan setingkat menteri merupakan tanggungjawab
Pam VVIP Polri.

“Untuk urusan keprotokolan, kalau ada tamu asing setingkat Presiden sudah diatur oleh Paspampres baik pengawalannya maupun jajar kehormatannya,” kata politikus kelahiran Majalengka, Jawa barat ini.

“Tamu asing setingkat menteri yang datang ke Indonesia pengawalannya menjadi tanggung jawab Pam VVIP Polri, bila tamu tersebut datang ke Menhan dan perlu jajar kehormatan sudah disediakan Ki Prot (kompi protokol di Mabes TNI). Kepala biru Umum Kemenhan tinggal kordinasi saja dengan Danden Mabes TNI,” imbuh TB Hasanuddin, yang juga selaku Dewan Pembina Ormas Nasionalis Kombatan (Komunitas Banteng Asli Nusantara).

Sebelumnya pada Jumat (9/42021), pembentukan Dewalsus Kemenhan itu dipublikasikan ajudan Menhan Prabowo Subianto, Rizky Irmansyah lewat akun Instagram pribadinya @rizky_irmansyah.  Ajudan ini menggugah video barisan prajurit berbaret, dan menyebutkan
adalah Denwalsus Kemenhan.

“Mereka adalah Detasemen Kawal Khusus (Denwalsus) Kementerian Pertahanan yang dibentuk oleh Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto. Mereka dilatih, ditempa, dididik di Batu Jajar Pusdiklat Kopassus di Jawa Barat,” kata Rizky.

Rizki juga menyebut tugas Denwalsus yaitu, mengawal dan menjaga keamanan Kementerian Pertahanan, Menteri Pertahanan, tamu-tamu khusus Kementerian Pertahanan dan upacara penyambutan jajar kehormatan tamu-tamu negara.

“Pasukan ini di seleksi dan dipilih langsung oleh Menteri Pertahanan, tiap-tiap personel dibekali kemampuan penjagaan serta pengawalan VVIP, pola penyambutan tamu Dalam serta Luar Negeri dan tentunya kemampuan lain yang tak bisa saya jabarkan,” kata Rizki.

Praktis, pembetukan Denwalsus itu tumpang tindih dengan SOP pengamanan pejabat setingkat menteri. Pasalnya, Polri bertanggungjawab  menerapkan pengamanan dengan menyiapkan empat orang pengawal yang selalu melekat. Mereka terdiri dari ajudan atau pengawal pribadi, dua pengawalan khusus (Walsus), dan patroli pengawalan (Patwal).

Bahkan, para ajudan juga dibekali dengan senjata api jenis pistol, biasanya kaliber 9 mm. Setiap pejabat berkunjung ke daerah, TNI juga menurunkan pasukan untuk membantu pengamanan. Jadi, prosedur pengawalan dan pengamanan pejabat publik sudah ada pengamanan
melekat dengan istilah protektor pejabat. @red