LENSAINDONESIA.COM: Jaringan Masyarakat Sipil untuk Penuntasan Kasus Kekerasan Seksual yang Dialami Anak Panti Asuhan Depok, berharap aparat penegak hukum tidak ‘mempermainkan’ keadilan. Jaringan ini bertekad terus mengawal proses hukum kasus yang menimpa anak-anak Panti Asuhan “Bejana Rohani” Depok hingga pengadilan menjatuhkan vonis seadil-adilnya.

Pasalnya, penanganan kasus ini sempat ‘lamban’ di Polres Depok, Jawa Barat.

Kasus mengorbankan anak-anak panti asuhan ini diduga dilakukan pengasuhnya sendiri. Yaitu, Lukas Luky Ngalngola alias Angelo. Dilaporkan di Polres Metro Depok sejak 7 September 2020, nomor: LP/2096/K/IX/2020/PMJ/Restro Depok.

Namun, Unit PPA Polres Metro Depok menetapkan tersangka dan menahan Angelo baru
14 April 2021. Itu pun setelah ada desakan keras masyarakat dan berbagai lembaga masyarakat sipil yang terhimpun dalam jaringan masyarakat sipil ke Polda Metro Jaya.

“Kami mengharapkan Kapolda Metro Jaya mengawal dan memantau penanganan kasus ini sampai tuntas, memberikan arahan kepada Kapolres Metro Depok dan (dilaksanakan) Kepala Unit PPA Polres Metro Depok, agar (penanganan) sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” kata Judianto Simanjuntak, Kuasa Hukum korban, dalam keterangannya, Jumat (29/4/2021).

Nancy Sunarno, Aktifis dari Kelompok Perempuan Katolik Pegiat HAM dan Kemanusiaan juga menegaskan, penuntasan kasus ini sangat penting bukan untuk balas dendam kepada pelaku. Namun, untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku.

“Sebab sampai saat ini, pelaku masih (berstatus) mengelola panti asuhan dimana anak-anak (asuhnya) sangat banyak. Juga untuk memberikan efek jera kepada orang lain, tidak melakukan kejahatan seksual kepada siapa pun,” tandas Nancy.

Jaringan ini terpanggil melakukan pengawalan, lantaran penanganan di Polres berbulan-bulan tidak ada perkembangan.

Lembaga-lembaga sosial yang terhimpun di jaringan ini, ada ECPAT Indonesia, Mitra ImaDei, Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jaringan Peduli Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Tim Pembela Hukum Anak Indonesia (Kuasa Hukum Korban), serta Kelompok Perempuan Katolik Pegiat HAM dan Kemanusiaan.

Setelah terus mendesak Polres Metro Depok, akhirnya Unit PPA Polres menuntaskann BAP (Berkas Acara Pemeriksaan) Penyidik dan mengirimkan ke Kejaksaan Negeri Depok, 22 April 2021. Kini, BAP menunggu proses dinyatakan P-21 oleh pihak Kejaksaaan.

“Meskipun penanganan kasus ini ada kemajuan dengan dikirimnya berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Depok, tetap membutuhkan pengawasan dan pengawalan dari Kapolda Metro Jaya,” kata Judianto, menyampaikan harapan jaringan.

LAMBAN

Dinna Prapto Raharja dari Jaringan Peduli Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, kecewa penanganan kasus ini terkesan lambat. Faktanya, sampai saat ini penanganannya belum tuntas.

“Kepolisian baru bergerak setelah ada protes melalui diskusi oleh masyarakat sipil dan pendamping hukum terkait kemandekan laporan,” tandas Dina, yang juga berprofesi sebagai dosen.

Iswanti aktifis Mita ImaDei menambahkan, saat penyerahan dukungan penuntasan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya, sebelumnya jaringan minta dukungan publik.

“Jumlah dukungan 220 orang mewakili organisasi dan individu dari berbagai daerah dan latar belakang, mendukung Kepolisian menuntaskan kasus ini,” jelas Iswanti. Antusiasme dukungan karena adanya ketidakadilan penanganan kasus berlanjut.

Andy Ardian dari ECPAT Indonesia juga mempertegas, masyarakat dan lembaga masyarakat sipil mengharapkan pihak kepolisan dapat menuntaskan sesuai hukum yang berlaku.

“Dukungan (publik) ini sangat penting untuk mengawal proses hukum yang saat ini sedang dilakukan,” kata Andy, mengapresiasi pemberi dukungan.

Pertemuan Jaringan ini dihadiri pendamping korban, Ermelina Singereta. Dia menilai perbuatan pelaku sebuah kejahatan yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

“Dampak dari perbuatan tersebut, banyak anak-anak yang trauma. Pelaku memanfaatkan posisinya sebagai pengasuh untuk melakukan kekerasan seksual terhadap anak asuhnya,” kata Ermelina, prihatin kasus baru akhir Maret 2021 diproses penyelidikan hingga penyidikan. Padahal, dilaporkan sudah enam bulan.

“Kami berharap Kepolisian menggunakan pasal dan ayat pemberatan terhadap pelaku sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak,” ungkapnya, berharap jaksa penuntut umum di kejaksaan menyempurnakan BAP, apabila penyidik di kepolisian
mengabaikan unsur-unsur pidana itu. @red