LENSAINDONESIA.COM: Sebanyak 9 fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2020 Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menjadi Perda. Meski begitu, setiap fraksi juga memberikan rekomendasi yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi Jatim.

Fraksi Partai NasDem DPRD Jatim menyantumkan sejumlah rekomendasi untuk Gubernur Khofifah, salah satunya perbaikan pengelolaan Badan usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Jatim.

Menurut Anggota Fraksi NasDem Mirza Ananta BUMD harus bisa menghasilkan dan meningkatkan pemasukan bagi APBD Jatim. Bahkan kalau perlu BUMD ini punya peran percepatan pembangunan ekonomi di Jatim.

“Masih banyak BUMD kita yang tidak bisa memenuhi target dalam menyetor PAD. Kalau terus begini dan membebani keuangan daerah lebih baik dilebur saja jadi satu,” ujar Mirza usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Senin (03/03/2021).

Pihaknya juga meminta kepada Gubernur Jatim dan OPD agar terus menjaga optimisme masyarakat Jatim di tengah pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung hingga saat ini.

“Kami harap Pemprov terus memberikan bantalan sosial atau bantuan kepada pelaku UMKM, nelayan dan Petani agar mereka bisa bertahan ditengah pandemi COVID-19 ini,” pinta politisi asal Ponorogo ini.

Sementara, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan rasa syukurnya usai menerima rekomendasi LKPJ tahun anggaran 2020 dari hasil kerja Pansus di DPRD Jatim.

Terkait banyaknya rekomendasi dalam LPKJ Gubernur Jatim TA 2020, Khofifah menikai ininsebagai masukan serius sebagai ikhtiar peningkatan kerja di Pemprov Jatim.

“Yang pasti rekomendasi ini akan menjadi catatan penting bagi kami untuk bekerja lebih keras dan profesional lagi. Bahwa apa yang menjadi mandat bagi kami, insyaAllah akan kami maksimalkan pelaksanaannya,” tegas orang nomor satu di Pemprov Jatim ini.

Pemaparan LKPJ TA 2020 disampaikan beberapa capaian yang berhasil melebihi target di tengah pandemi COVID-19. Capaian itu di antaranya tingkat ketercapaian indikator kegiatan mencapai 91,99 %. Dimana, dari total 2.922 indikator kegiatan, sebanyak 2.722 target dapat dicapai Pemprov Jatim.

Bahkan, capaian tersebut melebihi capaian 2019 yang berada di angka 79,45 %. Capaian tersebut juga diimbangi dengan capaian investasi yang tumbuh dikisaran 33,8 %.

Dengan capaian tersebut, Gubernur Khofifah mengatakan, tumbuhnya investasi tersebut diharapkan pada saatnya dapat menyerap tenaga kerja secara signifikan. Sehingga, angka pengangguran yang bertambah di tahun kemarin dapat terserap dengan maksimal.

Selain itu,
Khofifah juga memaparkan soal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jatim selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya IPM Jatim 2020 sebesar 0,21 poin jika dibandingkan 2019. Angka tersebut merupakan peningkatan tertinggi diantara provinsi lain di pulau Jawa.

Gubernur Khofifah menambahkan, jika laju perekonomian di Jawa Timur mengalami kontraksi sebesar 2,39 %, namun angka tersebut masih cenderung baik dibandingkan dengan beberapa daerah di pulau Jawa. Bahkan PDRB Jatim mampu berkontribusi sebesar 24,80 % setelah DKI Jakarta dan berkontribusi terbesar kedua secara nasional setelah DKI Jakarta yaitu sebesar 14,57 % terhadap PDB Nasional.

Khofifah menjelaskan, target pendapatan asli daerah Pemprov Jatim pada PAPBD tahun 2020 sebesar Rp 15,44 triliun. Dalam realisasinya, pendapatan yang diperoleh sebesar Rp 17,95 triliun atau mencapai 116,2 %.

Sedangkan, belanja daerah yang telah direalisasikan sebesar Rp 32,28 triliun atau 93,41 % dari target belanja daerah sebesar Rp. 34,56 triliun. Sementara realisasi belanja tahun 2019 tercatat 89,38 %, tahun 2018 tercatat 92,23 % dan tahun 2017 tercatat 93,34 %.

“Dengan demikian capaian realisasi belanja tahun 2020 tercatat tertinggi sejak 2017,” urainya.

Selain itu, Pemprov Jatim juga melakukan refocussing program di seluruh OPD lebih Rp 2,38 triliun lebih. Anggaran berasal dari efisiensi belanja daerah OPD untuk penanganan COVID-19 mencapai Rp 1,21 triliun dan sisa alokasi belanja tidak terduga mencapai Rp 90,26 miliar.

“Hasil refocussing dialokasikan pada belanja untuk tenaga kesehatan sebesar Rp 11 miliar, belanja barang dan jasa untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp 128,52 miliar lebih, belanja bantuan sosial sebesar Rp 108,18 miliar lebih dan belanja tidak terduga sebesar Rp 1,31 triliun lebih,” papar Khofifah.

Adapun anggaran yang dialokasikan untuk Social Safety Net sebesar Rp 995,04 miliar berasal dari bantuan tidak terduka (BTT) sebesar Rp 565,66 miliar lebih, penyediaan bantuan sosial sebesar Rp 108,18 miliar lebih dan sisanya berasal dari refocussing dan realokasi dari OPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi sosial kemasyarakatan.

Ditambahkan Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim Bobby Soemiarsono, rekomendasi dalam LKPJ Gubernur Jatim TA 2020 akan menjadi perhatian untuk perbaikan Pemprov Jatim mendatang.

“Banyak rekomendasi yang disampaikan, tapi intinya COVID-19 harus terus disikapi. Selain itu juga masalah sosial harus menjadi perhatian,” tukas pria yang juga menjabat Kepala BPKAD Jatim ini.

Dalam acara ini diakhiri dengan penandatanganan dan penyerahan rekomendasi atas LKPJ oleh Ketua DPRD Jatim Kusnadi kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang disaksikan sejumlah Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad dan Sahat Tua Simanjuntak.@sarifa