LENSAINDONESIA.COM: Sebagai wujud antisipasi ganda dari pemerintah, maka ditetapkan karantina berlapis untuk para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan kembali ke kampung halaman. Hal ini untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona dan atau munculnya varian baru virus tersebut seperti yang terjadi pada kasus di India.

Gubernur Jawa Timur Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si. meninjau langsung kondisi Shelter Isolasi Kolektif Penanganan Covid-19 di Sanggar Pramuka, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun. Kunjungan yang didampingi oleh Polda Jatim Irjen Nico Afinta tersebut, guna memastikan proses karantina kedua benar-benar harus dilakukan oleh PMI di tempat asalnya, Sabtu (8/5/2021) siang.

Rombongan disambut oleh Bupati Madiun H. Ahmad Dawami Ragil Saputro ,S.Sos dan Wakil Bupati Hari Wuryanto serta didampingi Kapolres Madiun Kota AKBP Dewa Putu Eka Darmawan, S.I.K, M.H dan Kapolres Kabupaten Madiun AKBP Bagoes Wibisono beserta jajaran Forkopimda.

Selain meninjau langsung kondisi kamar isolasi, mantan Menteri Sosial pada Kabinet Kerja tersebut tampak berbincang akrab, serta membagikan souvenir kepada PMI yang tengah menjalani karantina kedua di Shelter Isolasi Jiwan.

Sebelum menjalani karantina di Kabupaten Madiun, para PMI telah menjalani tes swab yang hasilnya negatif dan karantina 3 hari di Wisma Haji Sukolilo di Surabaya. Dan karantina terakhir dilakukan di rumah masing-masing selama 14 hari.

“Pelapisan ini (karantina) dilakukan untuk memberikan perlindungan baik kepada PMI maupun masyarakat dan keluarga sebagai tempat kembali,” ujar Khofifah.

Diberlakukannya karantina berlapis adalah sebagai wujud kewaspadaan pemerintah terhadap kepatuhan masyarakat dalam mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah.

Segala kegiatan yang terkait Hari Raya Idul Fitri 1442 H, diwajibkan melalui proses identifikasi yang teliti dan detil. Seperti halnya tidak melaksanakan takbir keliling, anjangsana yang berlebih ataupun pembatasan jumlah jamaah Sholat Ied.

“Seluruh masjid di Jawa Timur harus menggunakan format dengan mendaftarkan calon jamaah (sholat Ied),” tegas orang nomor satu di Provinsi Jawa Timur tersebut.

Hal ini dimaksudkan sebagai sebuah bentuk kewaspadaan ganda dari pemerintah dan masyarakat. @Limad