LENSAINDONESIA.COM: Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua terus melakukan rentetan aksi teror pasca peristiwa pemunuhan guru dan penembakan terhadap Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya pada 25 April 2021 lalu.

Pada Senin 10 Mei kemarin, kelompok yang telah dinyatakan sebagai teroris tersebut juga menembaki rombongan Kapolres Maybrat Kompol Bernadus Okoka usai kegiatan pembagian sembako di kawasan Distrik Aifat Timur, Papua Barat.

Menanggapi situasi ini, Ketua Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI-Polri (GM FKPPI) Jawa Timur Satria Muhammad Adipratama menilai, bahwa KKB di Papua makin mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu ia meminta pemerintah bertindak lebih cepat dan tegas demi kepentingan yang lebih besar, yaitu keutuhan negara.

Menurut Satria, separatisme di Papua yang terus meningkat ini karena benih-benih gerakan tidak secara cepat ditangani. Benih-benih ini kerap terlihat dari aksi-aksi para mahasiswa Papua di berbagai daerah yang secara terang-terangan mendukung Organisasi Papua Merdeka (OPM).

“KKB itu hanya kelompok kecil yang tidak mewakili masyarakat Papua. Kalau tidak ditangani secara cepat maka gerakan-gerakan mereka akan semakin luas karena keberadaan KKB seperti melebur dengan kehidupan sosial masyarakat. Dengan posisi seperti itu, KKB sangat leluasa menyebar isu-isu atau hasutan pada masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari adanya unggahan di media sosial yang berisi penyebaran isu pembantaian atau genosida rakyat Papua beberapa hari lalu,” katanya kepada lensaindonesia.com di Surabaya, Rabu (12/05/2021).

Hal lain yang bisa membuktikan bahwa propaganda KKB ini berjalan masif adalah munculnya relawan asal Papua Nugini yang akan masuk ke Indonesia untuk membantu berperang melawan TNI.

Satria mengatakan, saat ini TNI dan Polri sudah tidak punya lagi hambatan regilasi untuk menangani kriminal bersenjata di Papua tersebut.

“Mereka kelompok yang melakukan aksi kriminal, menggunakan senjata berstandar militer, jadi Polri dan TNI harus gerak cepat melakukan penegakan hukum dan ketertiban dalam menghadapi gangguan keamanan dalam negeri dari serangan pemberontak dan teroris itu. Sudah sah dan dilindungi undang-undang,” tandasnya.@LI-13