LENSAINDONESIA.COM: Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Ida Bagus Nugroho melaksanakan Reses II Tahun 2021 di Dapil XI (Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk) pada 4-11 Mei 2021.

Politisi asal Fraksi PDI Perjuangan ini mengumpulkan sekitar 75 orang konstituennya di Balai Desa Kepanjen, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.

Bagus (sapaan akrab Ida Bagus Nugroho) menilai permasalahan yang ada di desa-desa ini justru sangat kompleks.

“Permasalahan di desa sangatlah kompleks, yang menjadi sorotan utama adalah infrastruktur, kesehatan, sosial dan pendidikan. Tapi yang banyak dirasakan di masyarakat saat pandemi COVID-19 ini soal Bansos (Bantuan Sosial). Mereka banyak yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan Bansos. Kan miris kalau kita jumpai ada orang-orang yang tua, renta, hidup serba kekurangan tapi ternyata mereka ini enggak dapat Bansos,” ungkap Bagus pada lensaindonesia.com.

Ia mengaku sudah meneruskan lapaoran penerima Bansos COVID-19 yang tak merata di Nganjuk ini langsung ke Bupati Nganjuk serta Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk. Menurutnya harus ada solusi segera untuk memasukkan warga sangat tidak mampu di Nganjuk agar masuk dalam daftar penerima Bansos.

“Jadi orang-orang yang namanya tidak masuk di daftar penerima Bansos ini mempunyai kendala, mereka tidak memiliki KTP dan KK. Saya sudah sampaikan ke Bupati dan Kadinsos Kab Nganjuk agar di tingkat desa atau kelurahan mempermudah warganya bagi yang belum mempunyai KTP ataupun KK. Karena salah satu persyaratan untuk bisa mendapatakan Bansos, ya punya KTP dan KK. Mudahkan itu sajalah dulu agar mereka bisa ikut teralokasi anggaran Bansos ini,” tegas dia.

Ke depan, pihaknya berharap Pemkab Nganjuk bisa lebih selektif dan memprioritaskan masyarakat yang memang berhak menerima Bansos. Jika persyaratannya tidak lengkap, maka bisa dicarikan solusi terbaiknya.

Hal lainnya, Bagus juga mengungkapkan masyarakat di Dapilnya mengeluhkan soal ketersediaan pupuk bagi para petani. Meski hal itu menjadi masalah klasik, namun
pihaknya merasa perlu mendorong pemerintah agar mengajukan jatah pupuk yang tercukupi bagi petani di Jatim.

“Pupuk ini masalah klasik. Petani ketika membutuhkan saat musim tanam kok justru menghilang. Kami juga bingung ini regulasinya bagaimana? Dulu-dulu tidak seperti ini Apakah salah? Kalau salah kan perlu segera direvisi. Masyarakat jangan menjadi korban terus. Ketika petani kita musim tanam pupuk malah langka dan mahal. Giliran sudah panen harga padi turun. Ini kan kasihan,” imbuhnya.

DPRD Jatim sendiri lewat Pansus LKPJ Gubernur Jatim 2020 juga telah memberikan rekomendasi terkait alokasi pupuk di Jatim agar menjadi atensi Pemprov ke pemerintah pusat alokasi pupuk itu. Pemerintah diminta menambah kuota pupuk di Jatim.

Sedangkan soal infrastruktur di sekitar Desa Kepanjeng ini yang telah berhasil mendapatkan bantun sebelumnya. Ia menyebut bantuan ini merupakan gotong royong antara wakil rakyat partainya mulai dari daerah hingga DPR RI.

“Kami meminta bantuan hibah untuk masyarakat. Kami semua bersinergi anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan mulai dari DPR RI, DPRD provinsi hingga DPRD kabupaten/kota. Jadi mana dulu dana yang bisa turun, ini yang kami salurkan ke masyarakat,” pungkas Anggota Komisi E DPRD Jatim ini.@sarifa