LENSAINDONESIA.COM: Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Aisyah Lilia Agustina turun ke daerah pemilihan (Dapil) XI (Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk) menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka Reses II Tahun 2021 pada 4-11 Mei 2021.

Politisi perempuan asal Fraksi PKB ini mengumpulkan puluhan ibu-ibu Fatayat Nahdaltul Ulama (Fatayat NU) Kabupaten Nganjuk. Ia menyoroti terkait pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dibawah naungan Fatayat NU, yang dinilai kurang bisa berkembang dengan baik.

“Saya ingin Fatayat NU di Kabupaten Nganjuk lebih berdaya, terutama UMKM-nya.
Saya lihat kehidupan organisasinya sudah bagus. Namun di sisi UMKM yang dikelola oleh anggota Fatayat NU ini kurang bisa berkembang. Saya ingin UMKM dibawah Fatayat NU se-Kabupaten Nganjuk agar dibuatkan klaster. Dari situ nanti disa diklasifikasikan, dan pemetaannya lebih mudah. Masalah besarnya ada di pemasaran. Produksi saja, tapi pemasaran enggak jalan kan ya sia-sia,” katanya pada lensaindonesia.com.

Di era pandemi COVID-19 seperti saat ini, lanjut Aisyah Lilia, pihaknya ingin masyarakt tetap berdaya. Salah satunya dengan menghidupkan dan mengembangkan UMKM di lingkungan ibu-ibu Fatayat NU.

“Saya siap memfasilitasi, memberikan pelatihan mulai dari peningkatan kualitas produksi, cara pemasaran, berjualan online. Kita siapkan pelatihan khusus. Kita datangkan ahlinya. Dari situ bisa di break down, satu per satu ibu-ibu bisa mengungkapkan kesulitannya apa saja dan potensi yang dimiliki apa. Jangan takut untuk melangkah. Kalau produk UMKM sudah memenuhi standar, kebersihan terjamin, kualitas bagus, tampilannya oke, pasti mereka akan PD (percaya diri) untuk memasarkan,” jelas Ica-sapaan akrab Aisyah Lilia.

Hal lain, pihaknya juga intensif menyosialisasikan terkait Raperda Pengembangan Pondok Pesantren (Ponpes). PKB, lanjut Ica, telah bekerjasama dengan Pengurus Wilayah Nahlatul Ulama (PWNU) Jatim agar setiap Ponpes di Jatim segera berbenah mengurus perizinan Ponpes masing-masing. Ia mengungkapkan hal itu diperlukan agar Ponpes bisa terdaftar secara resmi di Kementerian Agama (Kemenag), sehingga bisa mudah mendapatkan bantuan dari pemerintah secara rutin.

“Ponpes di Kabupaten Nganjuk yang sudah terdaftar di Kemenag jumlahnya sedikit. Kami bekerjasama dengan PWNU agar bisa lebih disosialisasikan membantu perizinan Ponpes yakni EMIS (Education Management Information System). Ini penting agar Ponpes mendapatkan bantuan tidak hanya bantuan dana hibah,” paparnya.

Ica melanjutkan EMIS ini semacam surat izin operasional Ponpes. Dari jumlah Ponpes di Jatim baru sekitar 5.000 lebih yang telah mendapatkan EMIS. Sayangnya, di Nganjuk jumlahnya tak sampai 100 Ponpes yang sudah mendapatkan EMIS.

“Jika sudah terdaftar resmi maka Ponpes yang didalamnya terdapat para guru/pengajar di lembaga-lemabaga Ponpes, seperti Madin (Madrasah Diniyah) akan lebih mudah mendapatkan bantuan dari pemerintah,” tandas Ica.@sarifa