LENSAINDONESIA.COM: Momen Reses II Tahun 2021 dimanfaatkan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Imam Makruf untuk melihat langsung kondisi di dalam sejumlah pondok pesantren (Ponpes) yang berada di wilayah Dapil XI (Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk) pada 4-11 Mei 2021.

Seperti di Kabupaten Nganjuk, Imam berkeliling Ponpes, khususnya Ponpes Nahdlatul Ulama (NU). Anggota Fraksi Partai Gerindra ini menawarkan sejumlah bantuan untuk perbaikan fisik setiap Ponpes.

“Saya ini berangkat dari NU, saya kader Anshor, kader NU. Walau Partai saya Gerindra, saya tetaplah kader NU. Maka saya concern untuk perbaikan NU, seperti pondok pesantren NU. Mulai dari segi kualitas, maupun kuantitas. Kalau kita lihat dari fisiknya, Ponpes-Ponpes di Jatim ini sangat banyak yang butuh bantuan,” ungkap dia di Ponpes Bustanul Arifin Sunan Kalijogo, Dusun Sembung, Desa Cengkok, Kec Ngronggot, Kabupaten Nganjuk.

Imam Makruf merasa perlu membantu dengan kondisi Ponpes tersebut. Disebutkan, banyak Ponpes yang punya gedung tidak layak, kekurangan kelas, hingga ketersediaan tempat tidur bagi santri yang tak mencukupi.

“Banyak banget kalau ngomong soal Ponpes yang belum layak dari segi bangunan fisiknya. Ini yang saya perjuangan. Termasuk kesejahteraan bagi para guru-gurunya. Ini yang harus kita pikirkan,” jelas pria yang juga Anggota Komisi C DPRD Jatim ini.

Pihaknya fokus mencari sejumlah pesantren di Nganjuk dan Madiun yang memang membutuhkan bantuan. Saat ini sudah banyak Ponpes yang pembangunan fisiknya diwujudkan oleh Imam Makruf. Di Reses pertama saja, ia berhasil memfasilitasi sebanyak 173 Ponpes. Salah satunya di Ponpes Bustanul Arifin Sunan Kalijogo telah dibangun aula cukup megah untuk difungsikan menjadi ruang kelas.

“Alhamdulillah satu per satu bisa saya realisasikan. Ini seperti bangunan fisik di Ponpes Kalijogo ini. Total di Reses pertama sudah ada 173 Ponpes yang saya fasilitasi. Tapi untuk bisa mendapatkan bantuan, Ponpes juga harus pintar menyiasatinya. Setiap Ponpes harus punya yayasan, lembaganya semua terdaftar dan banyak tingkatannya. Jadi tiap tahun bisa mengajukan untuk dapat bantuan,” urai Imam Makruf yang juga pengusaha ini.

Terkait kesejahteraan para guru-guru dibawah naungan Kemenag (Kementerian Agama), khsususnya Ponpes, saat ini sedang dirancang dalam Raperda Pondok Pesantren (Raperda Pengembangan Ponpes) DPRD Jatim.

“Dimana-mana masukannya seperti itu, insentif guru untuk sekolah agama kondisinya seperti ini di Jatim. Agar bisa meningkat daam APBD Jatim, ini kami yang juga duduk di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim ikut berjuang menganggarakan insentif bagi guru di Ponpes,” imbuh dia.

DPRD Jatim siap memperjuangkan nasib para guru di Ponpes, kewenangnnya menambah besaran insentif bagi guru Madin juga Ponpes secara global se-Jatim. Namun soal pembagiannya di daerah itu menjadi mewenangan pemerintah kabupaten/kota masing-masing.@sarifa