LENSAINDONESIA.COM: Presiden RI, Joko Widodo mengatakan data bantuan sosial masih tumpang tindih antara pusat dan daerah. Hal tersebut diungkapkan Jokowi mengkritisi akurasi data pemerintahan yang rendah, salah satunya terkait data tersebut.

Presiden pun minta data bansos segera diperbaiki agar penyalurannya tidak lambat dan tepat sasaran..

“Ada yang tidak tepat sasaran. Begitu juga data penyaluran bantuan pemerintah lainnya. Data pemerintah pusat dan daerah juga tidak sambung,” ujar Jokowi dalam peresmian pembukaan rapat koordinasi nasional pengawasan intern pemerintah tahun 2021, Kamis (27/5/2021).

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menginstruksikan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawal perbaikan pengelolaan data ini. Jokowi berharap, basis data antara pusat dan daerah singkron dan akurat.

“Manfaatkan laboratorium data forensik dan data analitik yang dimiliki BPKP. BPKP kan memiliki, gunakan, manfaatkan,” terangnya.

Selain itu, Jokowi juga menyampaikan, agar para menterinya dan kepala daerah untuk menjamin APIP untuk bisa menjalankan tugasnya secara independen dan profesional. Jokowi meminta kepada pimpinan lembaga memberikan akses informasi yang terbuka dan transparan.

“Jangan ada yang ditutup-tutupi,” jelasnya.

“Jangan karena kerja lambat verifikasi dan APIP jadi terhambat banyak terjadi, dampaknya program pemerintah menjadi terhambat dan terlambat,” tegasnya menambahkan.

Kendati demikian, Jokowi pun mengingatkan agar BPKP dan APIP bekerja profesional dan tanpa memberi kesan menakut-nakuti atau mencari-cari kesalahan. BPKP dan APIP mempunyai tugas membantu pemerintah mencapai tujuan pembangunan secara akuntabel.@licom