LENSAINDONESIA.COM: PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk menunjuk Abdi Negara Nurdin atau Abdee ‘Slank’ sebagai slaah satu Komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), Jumat (29/05/2021) lalu.

Lantas, berapa banyak pendapatan Abdee saat menjadi komisaris perusahaan pelat merah ini?

Abdee yang juga sebagai gitaris Slank, dari grup yang beken tersebut menurut pemberitaan beberapa sumber, pendapatan untuk sekali manggung bisa mencapai Rp500 juta.

Namun merujuk pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/11/2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.
Dari versi beleid, gaji seorang komisaris utama sebesar 45 persen dari gaji direktur utama di sebuah perusahaan.

Sementara gaji wakil komisaris utama sebesar 42,5 persen dari gaji direktur utama.

Kemudian gaji anggota dewan komisaris lainnya sebesar 90 persen dari gaji komisaris utama.

Selain gaji, anggota komisaris juga bisa memperoleh tantiem atau bonus. Besarannya akan berbeda-beda sesuai jabatan dan kemampuan perusahaan.

Pada umumnya, tantiem komisaris utama atau ketua dewan pengawas mendapat 45 persen dari direktur utama dan anggota dewan komisaris atau dewan pengawas 90 persen dari komisaris utama.

“Pajak penghasilan atas tantiem ditanggung dan menjadi beban masing-masing anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN yang bersangkutan,” dikutip dari teks poin 16 pada beleid tersebut.

Kendati demikian, pemberian tantiem bisa diterima jika BUMN tersebut mendapat minimal status Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada laporan keuangannya.

Selain itu, BUMN harus memperoleh keuntungan paling rendah 70 persen dari target 100 persen, capaian KPI atau indikator kinerja paling rendah 80 persen, perusahaan tidak merugi, dan lainnya.

“Pemberian tantiem/insentif kerja diberikan secara proporsional sesuai capaian KPI pada tahun yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa KPI juga mempertimbangkan kriteria pencapaian pelaksanaan tugas sebagai agen pembangunan termasuk di antaranya kontribusi dividen kepada negara,” tulis aturan tersebut.

Tak hanya itu, juga ada hal-hal yang ditetapkan dalam RUPS atau menteri dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun yang bersangkutan.

Perhitungan tantiem menggunakan standard menteri. Menteri BUMN bisa memberikan perhitungan tantiem berbeda-beda kepada BUMN dengan mempertimbangkan kinerja perusahaan dan kondisi khusus di bisnis perusahaan.@bs,eld-Licom