LENSAINDONESIA.COM: Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan) akan melakukan pembelian Alat Utama Sistem Senjata (alutsista) TNI.

Rencana anggaran pembelian alutsista sebagai upaya peremajaan dan modernisasi persenjataan TNI ini menuai sorotan, kerena biayanya mencapai USD 124.995.000.000 atau Rp 1.788 triliun dengan kurs 14.300 per dolar AS.

Rencana anggaran ini terdapat pada pasal 7 Rancangan Peraturan Presiden Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (Alpalhankam).

Mengenai hal ini, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan, bahwa anggaran tersebut sudah disampaikan secara tertutup saat rapat dengan Komisi I DPR. Menurutnya, semua masih disusun.

“Rencana ini masih kita godok bersama Bappenas, bersama Kemenkeu dan pemangku-pemangku kepentingan lainnya,” kata Prabowo usai rapat bersama dengan DPR RI, Jakarta, Rabu (06/02/2021).

Prabowo mengungkapkan bila alutsista Indonesia sudah banyak yang tua sehingga perlu dimodernisasi.

“Sudah saatnya memang mendesak harus diganti. Kebutuhan-kebutuhan sangat penting dan kita siap menghadapi dinamika lingkungan strategis yang berkembang dengan sangat pesat,” jelasnya.

Meski demikian, mantan Danjen Kopassus itu tak menjelaskan apakah angkanya masih berada disekitar Rp 1,700 triliun atau bisa berubah. “Ini sedang digodok, sedang direncanakan,” ujarnya Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Sebelumnya, pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menganggap anggaran Rp 1.750 triliun itu tidak terlalu besar bila dihitung kebutuhan selama 25 tahun.

“Kalau menghitung 25 tahun, itu sebenarnya kecil,” kata Khairul Fahmi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (31/05/2021).

Meski tergolong kecil untuk kebutuhan 25 tahun ke depan, Khairul mengingatkan pemerintah lebih cermat dalam mencari sumber pendanaannya. Terlebih lagi bila menggunakan pinjaman luar negeri, suku bunganya harus serendah mungkin dan tenornya sepanjang mungkin.

Artinya, suku bunga di bawah 2 persen atau bahkan 2 persen, dengan dengan tenor panjang 12 tahun, kalau memungkinkan sampai 30 tahun,” ucap Fahmi.

Dia menilai rencana belanja jangka panjang seperti yang tengah disusun oleh Kemenhan memang dibutuhkan. Sebab, selama ini ada inkonsistensi belanja alutsista.

Sementara, dalam Ranperpres yang diwacanakan, pemerintah berupaya menjaga konsistensi belanja alutsista secara maksimal dengan pengadaan yang ditarik ke depan.

Menurut Fahmim, persoalan utama selama ini,adalah adanya perlambatan pengadaan alutsista berdasarkan data 2015-2019, padahal Indonesia memiliki Minimum Essential Force (MEF) sejak 2007.

Fahmi lantas menyinggung sejumlah rencana belanja yang nyatanya juga mangkrak sampai hari ini. Sebagai contoh, katanya, wacana pembelian Sukhoi SU-35. Selain itu, soal penambahan kapal selam baru.

Dia mempertanyakan apakah Indonesia melanjutkan kerja sama dengan Korea Selatan atau membuka kesempatan bagi negara-negara lain. “Sehingga target yang mestinya dicapai pada akhir renstra II pada 2019 itu tidak tercapai,” ucap Fahmi.

Dia menjelaskan dari yang tidak tercapai itu, terlihat ada kesenjangan realisasi antara TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Misalnya, kata Fahmi, matra darat mendekati 80 persen, sedangkan matra udara belum sampai 50 persen.

“Artinya, tidak berimbang. Ini yang kemudian dibenahi melalui masterplan yang sedang disusun melalui rancangan perpres ini, menyiapkan rancangan kebutuhan, roadmap, business plan-nya,” ujar Fahmi.

Namun demikian, dia berharap Ranperpres itu bisa memuat lampiran berupa renana kebutuhan alutsista yang visioner dan menjawab tantangan masa depan.@LI-13