LENSAINDONESIA.COM: Pengadaan Polymerase Chain Reaction (PCR) RSUD Srengat Kabupaten Blitar untuk untuk mendiagnosis penyakit COVID-19 terus menjadi polemik. Hal ini karena pengadaan PCR senilai Rp2,3 miliar tersebut dilakukan tanpa proses lelang.

Pembelian alat PCR tanpa lelang karena alasan kondisi mendesak atau darurat itu terungkap saat Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar dengan Dinas Kesehatan dan pihak RSUD Srengat, Jumat (04/06/2021).

Dalam Raker yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar Sugeng Suroso itu, Direktur Utama RSUD Srengat dr Pantjarara Budiresmi mengakui bila pengdaan PCR tersebut dilakukan dengan penunjukkan langsung (tanpa melalui proses lelang). Namun kata dia, hal itu sudah sesuai dengan aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Iya (tanpa lelang). Itu sesuai dengan aturan pengadaan barang dan jasa dalam kondisi darurat,” ujarnya menjawab pertanyaan anggota dewan.

Harga PCR yang didatangkan RSUD Srengat diketahui juga lebih mahal dibandingkan milik RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, Blitar.

Pantjarara Budiresmi menyampaikan, ketika itu, pihaknya memutuskan membeli PCR untuk mempercepat penanganan COVID-19 di Kabupaten Blitar.

“Kondisinya juga berbeda, saat itu waktunya terlalu lama kalau harus test PCR ke Surabaya. Sekarang memang sudah ada beberapa tempat test PCR di Blitar,” ungkapnya.

Disampaikan juga oleh pihak Dinkes Kabupaten Blitar dan RSUD Srengat, bahwa pembelian mesin PCR ini telah mendapatkan rekomendasi dari berbagai pihak.

Bahkan pihak Dinkes maupun RSUD Srengat menyatakan siap diperiksa kejaksaan bilamana pengadaan PCR tersebut dinilai melanggar aturan.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar Sugeng Suroso menyampaikan, Raker dengan Dinkes dan RSUD Srengat merupakan bentuk salah fungsi dewan yaitu pengawasan.

“Secara struktur keorganisasian sebenarnya kami mendukung pengadaan PCR di RSUD Srengat, karena terkait layanan apa yang diperlukan masyarakat, tapi pelaksanaanya harus dilakukan pengadaanya dengan benar. Jangan sampai dikemudian hari menimbulkan masalah,” katanya.

Politisi PDIP ini mengatakan, kesiapan Dinkes dan RSUD Srengat diperiksa kejaksaan bila pengadaan PCR dinilai ada pelanggaran merupakan bentuk keyakinan mereka telah melaksanankan tugas dengan benar.

“Iya donk, Siap itu berarti beliau­beliau itu telah menjalankan aturan dengan benar,” pungkasnya.@Sams