LENSAINDONESIA.COM: Pemerintah Kota Madiun bersama Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) 2021 gelar Rapat Koordinasi guna menggalakkan dan laporan pencegahan dan pemberantasan pungli di Kota Madiun. Rakor Tim Daber Pungli tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Madiun Drs. H. Maidi dan dihadiri Wakapolres Madiun Kota Joes Indra Lana Wira, SH., M.H., Perwakilan Kodim 0803 serta perwakilan Kejaksaan Negeri Kota Madiun yang bertempat di Ayam Goreng Pemuda, Senin (7/6/2021).

Wakapolres Madiun Kota yang menjadi Ketua Pelaksana Saber Pungli, melaporkan hasil kegiatan yang menjadi tanggung jawab Tim Saber Pungli kepada peserta rapat. Dalam laporannya, Joes menyampaikan beberapa giat tim Saber Pungli terdapat 1 kegiatan Rapat Koordinator (Rakor), 1 kegiatan Video Conferece (Vicon), 5 kegiatan sosialisasi Saber Pungli, dan 81 kegiatan pencegahan maupun kunjungan lapangan.

“Dibulan Januari ada 2 kegiatan, Februari ada 27 kegiatan, diantaranya kegiatan tersebut adalah monitoring pengawasan terhadap bantuan sosial di kecamatan Taman, Manguharjo dan Kartoharjo,” ujar Joes. Laporan tersebut tercatat mulai bulan Januari hingga Mei 2021 ini.

“Bulan Maret diadakan 1 kegiatan Vicon dan Rakor serta 3 kali sosialisasi, diantaranya di jalan Diponegoro, diseputar Alun-alun dan di depan Pasar Besar Kota Madiun yang ditujukan pada pelaksana parkir liar. Begitupun bulan April dan Mei,” tambahnya

Sejak diberlakukannya Saber Pungli, pemerintah Kota Madiun dan Tim berupaya memberantas kegiatan haram tersebut dalam melayani berbagai keperluan masyarakatnya. Harapan besar disampaikan oleh Wali Kota Madiun terkait pungli terjadi karena lemahnya pengawasan di instansi dan harus ditindak dengan tegas.

“Pungli itu tidak kita inginkan bersama karena tidak ada landasan hukumnya, maka dari itu Saber Pungli kita optimalkan,” tegas Maidi.

Mantan Sekretaris Daerah tersebut juga meminta adanya kerjasama dari masyarakat untuk membantu mengawasi jalannya pemerintahan. Jika menemukan adanya praktik pungli, agar segera melapor melalui Kepolisisan Unit Tipikor atau Kejaksaan Tinggi Negeri Kota madiun.

“Ketika tahu (pungli) langsung laporkan, dan masyarakat justru jangan memancing adanya pungli. Kalau itu pungutan liar jangan mau,” himbau Maidi.

Maidi berharap Kota Madiun menjadi kota yang amanah dan bebas budaya pungli, terutama di tubuh ASN.

“Sanksi bagi ASN yang melakukan pungli adalah pecat,” tandasnya. @Limad