LENSAINDONESIA.COM: Visi misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar terpilih Rini Syarifah ­Rahmad Santoso hingga saat ini belum masuk dalam Rancangan awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar 2021­2026.

Hal ini, membuat Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto sampai geleng-geleng kepala karena heran. Pasalnya, akibat belum masuknya visi misi itu, rapat paripurna untuk pembahasan Ranwal RPLMD itu sempat tertunda.

“Memang benar pembahasan Ranwal RPJMD sempat tertuda, walaupun akhirnya kami tanda tangani. Namun kami berharap nanti visi misi bisa benar-­benar terakomodir di dalamnya. Seperti pemerataan pembangunan jalan, ada berapa kilometer jalan di kabupaten yang perlu perbaikan, bagilah dengan masa bakti bupati terakhir, setahun targetnya berapa kilometer,” kritik politikus PDIP tersebut saat ditemui lensaindonesia di ruang kerjanya, Senin (07/06/2021).

Kata Suwito, salah satu vivi misi yang belum masuk Ranwal RPLMD adalah terkait program sekolah gratis.

“Mestinya jelas jenjang sekolah yang mana yang gratis, karena tingkat SMU sudah di tangani pemerintah Propinsi. Yang di gratiskan apa, semua biaya pendidikan atau biaya tertentu, seperti adanya paguyupan dan komite sekolah bolehkan menarik iuran dan sebagainya, itu perlu penjelasan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Blitar, Swandito menyampaikan, bahwa misi visi bupati sudah termuat dalam Ranwal RPJMD sampai dengan program-program yang mendukung visi misi yang disesuaikan dengan Kepmendagri 050 Tahun 2020 Tentang Pemutakhiran Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMPD) nomor  90 tahun 2019.

“Kami sampaikan, terkait visi misi, itu adalah suatu keniscayaan yang harus tertuang di RPJMD dan dalam dokumen Ranwal sudah jelas menyangkut didalamnya visi misi Bupati. Yang namanya RPJMD adalah penjabaran visi dan misi Bupati dipadukan dengan isu­isu strategis yang muncul dalam rancangan teknokratis, sekarang masuk tahap konsultasi di propinsi,” ungkapnya.

Menurut Swandito, yang belum termuat dalam RPJMD itu adalah kebijakan­kebijakan terkait hal teknis.

“Kebijakan untuk menuju visi misi sudah ada, yang belum itu kegiatan­kegiatan teknis dalam rangka melaksanakan itu. Itu nanti yang akan di muat dalam Restra (Rencana Strategis) dan Renja (Rencana Keja dalam satu tahun) Perangkat Daerah,” Imbuhnya.

Senada disampaikan Sekretaris Bappeda Kabupaten Blitar Hery Widyatmoko, bahwa bila sudah jadi Perpu, maka di dalamnya pasti memuat visi misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar.

Dokumen Ranwal RPJMD juga di lengkapi dengan Peta Jalan Pembangunan, dalam bentuk kajian yang di laksanakan oleh UB, masih menurut Hery, anggaran yang di perlukan untuk kajian tersebut sekitar Rp.400.000.000,­ dan tanpa lelang.

“Nggak apa­apa di rekam, didalam PP yang mengatur pengadaan barang dan jasa ada empat yang bisa kita lalui, ada swakelola type 1 sampai 4, kita bicarakan yang swakelola type 2 saja, dimana pengadaan barang dan jasa yang di laksanakan dengan instansi pemerintah lain, sebelumnya memang sudah ada perjanjian kerjasama dengan UB dan juga ITS, nanti sapean liat saja TYpe 2 bagaimana,” pungkasnya.@sams