LENSAINDONESIA.COM: Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menilai penerapan teknologi 5G yang akan terjadi di Indonesia butuh ketersediaan fiber optic atau serat optik.

Selain itu, peran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga harus terus ditingkatkan dalam penyediaan fiber optic.

Sekretaris Jenderal ATSI, Marwan O. Baasir mengatakan saat melakukan uji coba dan peluncuran 4 G pada periode 2014-2015 lalu, proses melakukan roll out sebuah teknologi baru itu membutuhkan waktu, apalagi dari 4G ke 5G.

“Ini ada perbedaaan yang cukup fundamental. Transport yang ada di 4G itu masih bisa menggunakan gelombang mikro atau microwave. Karena yang berjalan di masyarakat saat ini, mungkin sama halnya dengan operator, itu bisa lebih dari 50%-60% menggunakan microwave,” jelas Marwan dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang digelar secara virtual bertajuk “Indonesia Maju dengan 5G”, beberapa hari lalu.

“Dengan beralih ke 5G, yang kecepatannya diatas 10 giga, kita membutuhkan fiber optic. Jadi, fiber optic itu harus. Kalau tidak, nanti 5G rasanya 4G, karena transportnya kurang. Jadi, itu yang sangat dibutuhkan,” sambungnya.

Marwan menambahkan, ketersediaan fiber optic hingga saat ini masih terbatas, karena baru ada di kota besar. Untuk itu, peran Kementerian Kominfo harus dioptimalkan untuk membantu para operator yang tergabung dalam asosiasi, agar pemerintah daerah bisa merelaksasi atuan-aturannya sehingga proses penggelaran fiber optic dapat berjalan dengan mudah sehingga bisa mendukung pengembangan 5G di Tanah Air.

Menurutnya, jaringan 5G yang ideal ada di frekuensi 3,5 giga herzt (gH). Saat ini operator menggunakan frekuensi yang ada, jadi ada yang menggunakan 2,3 gH. Hal ini dikarenakan penggunaan frekuensi 2,3 gH masih memungkinkan dengan adanya dynamic spektrum sharing.

“Tetap 5G, hanya menggunakan spektrum yang ada, jadi memang bandwith saat ini masih terbatas. Jadi, harapan kita 3,5 gH bisa cepat,” kata Marwan.

Marwan menyarankan, dalam menerapkan teknologi 5G, operator lain selain Telkomsel juga perlu diberi equal treatment.

“Jadi kalau pun mereka menggunakan frekuansi yang ada, yakni 1.800 dan 2.100 dengan DSS, saya yakin pemerintah akan mendorong Uji Laik Operasi (ULO) segera diperoleh operator. Salah satu operator yang sudah mengajukan DSS adalah Indosat,” ungkapnya.

Saat ini, lanjut Marwan, masyarakat akan diperkenalkan 5G dengan frekuensi yang ada. Paling tidak masyarakat bisa merasakan 5G terlebih dahulu. Hal ini karena masih adanya sejumlah kendala dan tantangan bagi para operator dalam penyediaan 5G.

Kendala dan tantangan yang dimaksud, kata Marwan, adalah, pertama, Spektrum. Kedua fiber optic yang belum sepenuhnya terintegrasi.

“Jadi, fiber optic perlu merata. Apalagi, dalam menggelar fiber optic tentunya operator itu sewa pada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat. Harapannya tentu mendapatkan harga yang affordable sebagaimana diamanatkan dalam UU Omnibuslaw,” ujarnya.

“Sekarang bagaimana kita memastikan tools dari UU itu terimplementasikan sampai ke daerah. Karena, jangan dilupakan bahwa di Indonesia ini cukup banyak pemerintah daerah, yang mungkin saja tata cara mengimplementasikan UU itu juga berbeda. Ini tentunyanmenjadi kendala yang harus dihadapi,” sambung Marwan.

Ketiga, lanjut Marwan, memastikan aplikasi 5G ini berjalan. “Saya khawatir, jangan sampai kita sudah menaikan teknologi ke 5G, tapi pemakaiannya hanya untuk akses internet. Ini tentunya sangat disayangkan,” tegas Marwan.

Kegiatan FMB9 ini juga bisa diikuti secara langsung di www.fmb9.go.id, FMB9ID (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID_IKP (Youtube).@Rudi