LENSAINDONESIA.COM: Komisi E DPRD Jawa Timur berharap upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak terus dikawal dengan baik. Hal ini membutuhkan banyak dukungan, termasuk dalam hal dukungan anggaran.

Untuk memantau hal itu, komisi yang membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) ini turun langsung ke Kabupaten Magetan, tepatnya ke Dinas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKB PP dan PA).

Pasalnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) memberikan peluang tambahan anggaran khusus terkait perlindungan perempuan dan anak. Ternyata Dinas PPKB PP dan PA Kabupaten Magetan belum menerima alokasi dana khusus tersebut.

Awarness (kesadaran) disini untuk mem-back-up kasus perlindungan bagi perempuan dan anak cukup terbangun. Tapi ternyata Magetan belum terima dana PPPA. Ini karena mereka belum akses data SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) dari Kementerian (PPPA),” kata Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Hikmah Bafaqih usai kunjungan kerja di Kantor Dinas PPKB PP dan PA Kabupaten Magetan, Jumat (18/06/2021).

Ia menjelaskan ada instrumen kuantitatif terkait data PPPA yang dibuat oleh pihak kementerian yang harus diisi dan dikirimkan. Namun, belum adanya data dari Dinas PPKB PP dan PA Kabupaten Magetan sehingga pelaporan belum bisa dilakukan.

“Kalau mereka belum akses berarti belum ada data. Mestinya setiap kali mendampingi perempuan dan anak korban kekerasan, mestinya masuk ke data SIMFONI agar kementerian bisa meng-update secara nasional apa yang sudah dilakukan untuk merespon kondisi kekerasan di daerah. Magetan belum melakukan itu, makanya enggak dapat,” jelasnya.

Hikmah pun meminta pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur untuk lebih aktif mengecek kabupaten dan kota. “DP3AK Provinsi harus rajin turun untuk membangun awarness itu. Bahwa data itu penting jadi base line,” imbaunya.

Lebih lanjut, pihaknya menilai dengan adanya tambahan anggaran dari DAK SIMFONI dari Kementerian PPPA, maka penanganan kasus PPPA di Kabupaten Magetan akan bisa lebih optimal. Selain itu, diharapkannya, dengan adanya pemberdayaan perempuan juga ada peningkatan ekonomi masyarakat.

“Persoalan perlindungan perempuan dan anak itu persoalan wajib. Kita ingin menakar dari ujung barat dan timur seperti apa. Karena tujuan dibentuknya lembaga PPPA ini untuk melembagakan isu PUG (Pengarusutamaan Gender). Mereka menjadi supporting dalam membangun mainstream PUG di semua lini OPD lain,” imbuh politisi perempuan asal Fraksi PKB ini.

Hal lainnya, pihaknya juga menyayangkan di banyak daerah anggaran untuk urusan PPPA masih kecil atau sedikit, sekalipun urusannya besar. “Mungkin ini karena pembangunan perempuan dan anak belum jadi prioritas,” sesalnya.

“Sebetulnya kalau mau mengatasi kemiskinanan lewat perempuan ini lebih efektif. Sektor ekonomi digerakkan perempuan juga efektif. Hanya kadang-kadang tidak diletakkan di DP3AK seperti Jalin Matra program jamannya Pakde Karwo (Gubernur Jatim Soekarwo) yang anggarannya gede banget untuk perempuan kepala keluarga,” beber dia.

Hikmah menambahkan anggaran PPPA memang tidak harus dilakaksanak DP2AK secara kelembagaan. Namun yang terpenting isu perempuan dan anak benar-benar tersentuh. Pasalnya, hal itu menjadi indikator takaran perencanaan penganggaran responsif gender.@sarifa