LENSAINDONESIA.COM: Badan Meteorologi Klimatoogi dan Geofisika (BMKG) kembali mengingatkan potensi gempa dan tsunami setinggi 28 meter di Pulau Jawa khususnya di wilayah Jawa Timur.

Dari informasi tersebut, diharapkan sebagai peringatan untuk melakukan antisipasi sejak dini bagi pemerintah.

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati memenghimbau kepada jajaran Kementerian Sosial untuk mengantisipasi skenario terburuk fempa dan tsunami.

“Salah satunya berpotensi terjadi khususnya di wilayah Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, yang diprakirakan (tsunami) bisa mencapai 25-28 meter,” ujar Dwikirita saat Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memberikan arahan atas kesiapsiagaan bencana secara daring di Jakarta, waktu lalu.

Ia menjelaskan, potensi gempa dan tsunami di Jawa tersebut tertera dalam peta, Kabupaten Pacitan cukup dekat dengan teluk yang mengumpulkan tenaga gelombang tinggi dan relatif dekat dengan letak episentrum gempa, sehingga bisa tergolong zona merah.

“Misalnya peta daerah Pacitan, Jawa Timur, warna merah menunjukkan gelombang tinggi 10-14 meter, semakin merah semakin tinggi gelombangnya, warna kuning gelombang 2-3 meter, serta warna hijau gelombang setengah meter,” tutur Dwikorita dalam keterangan resminya, Jumat (24/07/2021).

Ia menambahkan, ada 10 kajian ilmiah terkait prediksi bencana yang tertera dalam sebuah peta untuk memudahkan memahami melalui tiga warna yakni merah, kuning dan hijau.

Seperti kasus Kabupaten Pacitan, akses zona merah menuju zona hijau bisa jadi tercepat melalui sungai yang mengalir. Sayangnya jika terjadi tsunami, menurut Dwikorita sungai tersebut berpotensi menambah dampak kerusakan wilayah.

Sebab itu diperlukan jalur untuk mengintegrasikan penduduk di zona merah agar bisa mengevakuasi diri ke jalur hijau. Ia juga meminta agar seluruh jajaran di daerah bisa membangun infrastruktur tahan gempa sebagai jalur evakuasi warga.

Ia kembali memperingatkan agar jangan sampai infrastruktur evakuasi tak kuat menghadapi bencana seperti yang terjadi di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Sebab, infrastruktur evakuasi warga di Palu sebenarnya sudah dipersiapkan sejak 2009-2015 dan semua elemen masyarakat bersiap menghadapi situasi bencana alam, mulai dari Wali kota, Bapeda, Dinas Tata Ruang, pihak sekolah dan pihak-pihak terkait lainnya.

“Mungkin karena tidak kuat menahan guncangan gempa, sehingga infrastruktur seperti jembatan akhirnya roboh. Alhasil, banyak di antara anak-anak dan dewasa yang mempelajari cara evakuasi diri menjadi korban, sebab tak tahu harus berbuat apa di kala infrastruktur evakuasi rusak parah,” tegas Dwikorita.

Oleh karena itu, lanjut Dwikorita, empat langkah strategis kesiapsiagaan bencana yang dipaparkan Menteri Sosial Tri Rismaharini perlu diterapkan sesegera mungkin.

Empat langkah tersebut diantaranya, mempelajari kearifan lokal penduduk untuk mempermudah evakuasi, gandeng pihak terkait komunikasi publik di saat putus komunikasi, tidak meremehkan prakiraan BMKG, dan jajaran Kementerian Sosial dan Dinas Sosial memahami kebutuhan warga setempat yang riskan terhadap dampak bencana untuk mengurangi korban anak-anak, lansia, hingga penyandang disabilitas.

“Saya setuju dengan yang disampaikan Bu Mensos terkait kesiapsiagaan menghadapi bencana yang begitu strategis, dan juga perlu mempersiapkan bangunan yang dirancang tahan guncangan gempa hingga magnitudo 8,7,” pungkas Dwikorita.@bk,eld-Licom