LENSAINDONESIA.COM: Mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara divonis 12 tahun penjara.

Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menyatakan Juliari terbukti menerima suap dalam pengadaan bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana 12 tahun dan Pidana Denda Rp500 juta subsider enam bulan penjara,” kata Hakim Ketua Mochamad Damis saat membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat, Senin (23/08/2021).

Juliari diyakini menerima uang suap terkait pengadaan bansos dengan total Rp32 miliar. Uang itu diberikan bertahap dengan orang berbeda.

Hakim menyebut Juliari telah memakai uang suap itu sekitar Rp15,01 miliar. Namun, uang yang digunakan sudah dikembalikan Rp508,8 juta ke rekening Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Ketua DPC PDI Perjuangan Kendal Ahmad Suyuti.

Selain itu, hakim juga memberikan hukuman pidana pengganti sebesar Rp14,597 miliar kepada Juliari. Pidana pengganti itu wajib dibayarkan dalam waktu sebulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak, harta benda Juliari akan dirampas untuk dilelang sebagai pengembalian aset negara.

“Jika harta bendanya tidak cukup akan diganti dengan pidana penjara selama dua tahun,” ujar Damis.

Hakim juga memberikan hukuman pencabutan politik selama empat tahun. Hukuman itu terhitung setelah pidana penjaranya selesai.

Usai persidangan, Juliari memilih untuk berpikir-pikir. Juliari mau mempelajari semua putusan terlebih dahulu sebelum menentukan sikap.

Di sisi lain, jaksa penuntut umum memilih untuk pikir-pikir. Hakim memberikan waktu tujuh hari kepada kedua belah pihak.

Juliari melanggar Pasal 12 huruf b Juncto 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.@LI-13