LENSAINDONESIA.COM: Selebaran mengajak pemberantasan oknum Hakim ‘nakal’ di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, jadi perhatian pengunjung, Kamis (9/9/2021).

Selebaran berisi perlawanan terhadap oknum hakim nakal itu dibagikan seseorang yang mengaku sebagai KSPHI (Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Hukum Indonesia).

Saat ditemui awak media, pria berbaju kuning tersebut enggan berkomentar. Namun, dari selebaran yang dibagikan tertuang ungkapan kekecewaan terhadap hakim yang ada di PN Surabaya.

Dalam selebaran tersebut tertulis
baru-baru ini telah terjadi kemunduran proses peradilan dalam upaya penegakan hukum di Indonesia khususnya PN Surabaya. Berbagai putusan dianggap tidak berpihak kepada rakyat baik terkait masalah pidana maupun perdata.

Dalam hal pidana banyaknya pelaku korupsi divonis ringan oknum hakim PN Surabaya, termasuk dugaan kasus gugatan perdata yang dijadikan ‘bisnis’ sarat¬†kepentingan yang menguntungkan pihak tertentu dengan memihak pemodal.

Isi selebaran menyebut semuanya dijadikan ajang bisnis termasuk hukum dan perundangan, melalui sistem peradilan tranksaksional yang melibatkan oknum oknum hakim yang ‘tidak berintegritas’.

Selama ini perhatian media dan masyarakat hanya fokus terhadap peradilan pidana dan perdata, namun masyarakat lupa bahwa ada peradilan tata niaga yang berpeluang besar untuk dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan. “Tentunya hal tersebut membuat kami KSPHI (Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Hukum Indonesia) Surabaya prihatin dan menyatakan sikap,”

1.Mengajak masyarakat Indonesia khususnya wilayah Surabaya untuk berperan aktif dalam mengawasi proses peradilan di PN Surabaya khususnya proporsional Hakim dan perangkat sidang.
2.Meminta kepada KPK RI untuk meningkatkan tugasnya dalam melakukan pengawasan tindak pidana korupsi dan menurunkan Tim Penyelidikan di lingkungan PN Surabaya dalam rangka memberantas mafia peradilan.
3.Meminta kepada Komisi Yudisial RI jangan lengah untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap hakim – hakim di PN Surabaya.
4.Meminta dilakukan peninjauan dan koreksi menyeluruh kembali atas beberapa penghargaan yang diperoleh PN Surabaya.

Atas adanya selebaran tersebut, pihak PN Surabaya melalui Humas Martin Ginting sedang cuti. Sementara perwakilan hakim yakni Fajar menyatakan bahwa pihaknya mempersilahkan siapapun berpendapat asalkan bisa membuktikan. @rofik