LENSAINDONESIA.COM: Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massie menilai, program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dijalankan di era pemerintahan era reformasi ini masih kurang efektif.

Jerry menyarankan sebaiknya dikembalikan ke program era ‘Orde Baru’, yakni Pelita (Pembangunan Lima Tahun) dan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun).

“Kita tidak boleh lupa, program ini sejak tahun 1969 berjalan sukses. Bayangkan saja, inflasi kita tahun 1967 sekitar 600 persen, dan turun sampai 10 persen pada 1969-1970,” ujar Jerry, di Jakarta, Kamis (09/09/2021).

Jerry menguraikan, grand strategy and grand design saat itu digagas Begawan Ekonomi Widjojo Nitisastro dan mantan Menteri Keuangan 3 periode, Ali Wardhana.

Masih sederet lagi ekonom tangguh yang menjadi tim ekonomi di kabinet era Orde Baru. Mereka berhasil membangun ekonomi Indonesia menjadi yang terbaik di Asia. Tokoh ekonom nasional yang sangat popular saat itu, diantaranya Radius Prawiro, JB Sumarlin sampai Ma’rie Muhammad.

“Memang, orang-orang yang duduk di kabinet saat itu, benar-benar orang yang ahli, menguasai bidang, dan bahkan menguasai masalah. Secara empiris, mereka adalah orang yang mumpuni,” tandas Jerry.

Ia memberi contoh, ayahanda Prabowo Subianto dua kali masuk kabinet, yakni zaman Soekarno dan Soeharto.

“Beliau dibujuk balik Indonesia lantaran sudah berdomisili di luar,” imbuh Jerry tentang ekonom Prof. Dr. Soemitro Djojohadi Koesoemo, doktor jebolan Nederlandse Economise Hogeschool, Rotterdam, Belanda pada tahun 1943.

Begitu pula BJ Habibie selama menjadi Menteri Ristek. Sebagai teknokrat, menurut Jerry, sangat mumpuni hingga ditransfer dari Jerman.

“Dia salah satu ilmuwan terkemuka di Jerman kala itu. Sampai Jenderal TNI Purn LB Moerdani harus diboyong dari Korea Selatan. Jadi, mereka bekerja tanpa tekanan parpol,” tukasnya.

Tokoh-tokoh andal yang membangun Indonesia di era Orde Baru itu, kini yang tersisa hanya Emil Salim.

“Saat ini, saya lihat banyak public policy yang amburadul, khususnya soal infrastruktur baik pembangunan jalan, jembatan dan gedung. Saya coba bandingkan jalan tol Jagorawi dan Cikampek yang dibangun di era Soeharto itu sangat bagus dan bertahan lama. Dan ini dibangun melalui konsep Repelita dan Pelita lho,” tegas Jerry, mengritisi Pemerintahan Jokowi.

Take Over Parpol
Jerry menyebut ada program mid term and long term (jangka menengah dan jangka panjang), yang bisa diadopsi kebijakan di era Presiden Soekarno dan Soeharto. Menurutnya,  ada beberapa program di era itu yang baik, namun saat ini tak berlaku lagi.

“Dibandingkan saat ini, barangkali beda menteri di era orde lama dan orde baru. Zaman itu, menteri (khususnya era Soeharto) belum terlau sibuk dengan partai atau non partisan. Hampir rata-rata menteri dari kalangan akademisi, praktisi dan profesional,” ungkapnya.

Karenanya, lanjut Jerry, membandingkan dengan era saat ini, adalah urusan politis. “Saat ini Political interest yang lebih kuat. Nah, kurangnya kelompok moderat, konservatif dan bipartisan kalau di parlemen,” ujarnya terkait program RPJM yang digulirkan era reformasi sejak era pemerintahan Presiden SBY periode pertama (2004-2009).

“Bahkan, urusan kabinet saat ini di take over oleh parpol, jadi disanalah kendalanya,” tandasnya.

Dia juga menilai, saat ini banyak kebijakan yang muncul dengan ide sesaat tanpa perancangan matang. Inilah yang menurutnya merusak sistem pemerintahan.

“Belum lagi menteri yang diangkat Presiden Jokowi, wrong man atau menteri yang sama sekali tak menguasai bidang. Anekdot dan alegorinnya, misalnya pakar pertanian diangkat jadi pendidikan misalnya kan repot,” tandasnya.

Kelebihan yang harus diakui di era Soeharto, kata Jerry, untuk urusan economic growth atau pertumbuhan ekonomi dipegang langsung Bappenas. Saat ini, siapa yang bertanggungjawab apakah Menteri Keuangan, BPS, Menko Ekonomi atau siapa, tidak jelas.

“Zaman orde baru dipegang oleh Bappenas. Jadi naik dan turunnya ekonomi, merekalah yang bertanggungjawab. Jika kembali ke motede dan rumus Repelita dan Pelita, konsep pembangunan akan terarah,” ungkap Jerry.

Saat ini, Jerry menilai, kekuatan Kementerian PU-PR lebih besar dari Kementerian Bappenas.

“Bagi saya, program RPJM tapi tak terlalu efektif. Jadi, wewenang penuh harus diserahkan kembali Bapennas,” tandasnya. @penu