LENSAINDONESIA.COM:  Putusan Mahkamah Agung (MA) menolak ‘gugatan’ pegawai KPK yang tidak lolos TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) dan gagal jadi ASN (Aparatur Sipil Negara), tidak membuat 57 pegawai KPK, Novel Baswedan Cs ini menyerah.

Walaupun, Mahkamah Kontitusi (MK) juga menolak permohonan mereka untuk uji materi peralihan pegawai KPK jadi ASN.

Novel Baswedan, belakangan ini malah seperti menabuh genderang isu baru. Dia menyebut-nyebut nama Presiden Joko Widodo terkait nasib 57 pegawai untuk bisa menjadi ASN. Praktis, memantik polemik lagi.

Peneliti LSAK (Lembaga Studi Anti Korupsi), Ahmad Aron Hariri tidak sependapat dengan isu yang dilempar Novel yang kini berstatus non aktif sebagai penyidik senior KPK. Pasalnya, identik menabrakan presiden dengan konstitusi.

“Menarik-narik Presiden agar langsung ‘mengangkat’ mereka yang TMS jadi juga keliru. Apalagi, meminta TWK ulang, jelas tidak berdasar,” kata Aron terkait pegawai KPK yang berstatus TMS (Tidak Memenuhi Syarat) jadi ASN itu, menjawab LensaIndonesia.com, Jumat (9/9/2021).

Diketahui, MA menolak gugatan uji materi Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 yang diajukan  pegawai KPK, yaitu Yudi Purnomo (Pemohon I) dan Farid Andhika (Pemohon II). Perkom itu tentang tes wawasan kebangsaan (TWK) pada pegawai KPK proses menjadi ASN.  “Menolak permohonan keberatan hak uji materiil pemohon I Yudi Purnomo dan pemohon II Farid Andhika,” demikian kutipan berkas putusan.

Pertimbangan MK, bahwa secara substansial desain pengalihan pegawai KPK menjadi ASN mengikuti ketentuan  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan peraturan pelaksanaannya. Artinya, bukan Perkom No 1/2021 yang dmohonkan penguji.

Sebelum penolakan MA itu, putusan MK juga menolak permohonan uji materi yang diajukan pegawai KPK TWK terkait Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Materi yang diuji, yaitu Pasal 68B Ayat 1 dan Pasal 69C yang mengatur soal peralihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Adanya putusan MA ini, praktis Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI yang dijadikan dasar penolakan keputusan TMS jadi ASN, batal demi hukum.

“Putusan MK dan MA pun menjelaskan bahwa LAHP ORI dan Komnas HAM harus batal demi hukum,” tegas Aron.

Aron juga menggarisbawahi, putusan MA adalah putusan norma, bahwa TWK KPK sebagai salah satu ukuran pengalihan status kepegawaian adalah legal dan konstitusional. Kalau tetap tidak puas, Aron menyarankan, sebaiknya mengajukan gugatan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara).

“Maka ruang selanjutnya bagi yang TMS dapat saja menempuh jalur yudisial melalui PTUN,” imbuhnya.

Sebelumnya, pernyataan Novel Baswedan terkait nasib 57 KPK TWK diserahkan kepada putusan Presiden Jokowi, disampaikannya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis  9 September 2021.

“Mengingat sesuai dengan judicial review dari MA yang menyatakan bahwa tindak lanjut dari TMS adalah domain pemerintah, maka selanjutnya hanya menunggu respon dari Presiden terkait hal ini,” kata Novel dalam keteranganya tertulis. @licom_09