LENSAINDONESIA.COM: Perjuangan panjang mantan anggota Bawaslu Jawa Timur Andreas Pardede memperoleh keadilan dan memulihkan nama baiknya akhirnya terwujud.

Andreas Pardede bersama dua komisioner lainya yaitu Sufyanto dan Sri Sugeng Pudjianto yang dituduh merugikan keuangan Bawaslu pada Pilgub Jatim 2013 akhirnya diputus diputus tak bersalah setelah kasasi Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya ditolak majelis hakim.

Lima tahun kemudian, Kejari Surabaya memulihkan nama baiknya dari berbagai tuntutan dan tuduhan untuk menindaklanjuti putusan pengadilan di tingkat kasasi itu.

Rehabilitasi nama Andreas Pardede itu tertuang dalam berita acara yang dikeluarkan Kejari Surabaya perihal pelaksanaan putusan pengadilan yang diterbitkan pada tanggal 8 September 2021.

“Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya,” bunyi surat Kejari Surabaya tersebut.

Menanggapi berita acara Kejari Surabaya itu, Andreas mengaku puas. Sebab perkara didasarkan pada audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim yang semula dialamatkan kepadanya itu sejak awal memang tidak kuat.

Menurut Andreas, tuduhan itu tidak memiliki bukti yang cukup dan terkesan ada direkayasa. Sebab ada pemalsuan tanda tangannya saat di persidangan.

Hal itu yang membuatnya sangat yakin bahwa perkara itu terkesan dipaksakan.

“Dari awal saya percaya bahwa pengadilan akan memutus bebas perkara yang dituduhkan kepada saya. Dan hasilnya putusan pengadilan negeri tingkat pertama Surabaya memutus bebas perkara saya dan demikian juga pada tingkat selanjutnya di tingkat Mahkamah Agung,” ungkap Andreas di Surabaya, Sabtu (10/09/2021).

Pegiat Pemilu dan Demokrasi

Andreas Pardede dikenal publik sebagai pejuang pemilu dan demokrasi di Jawa Timur. Pada era Orde Baru 1990-an ia terlibat secara aktif di Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan Kelompok Cipayung. Melalui kedua kelompok
tersebut, Andreas Pardede secara aktif melakukan kritik terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru.

Hingga menjelang akhir pemerintahan Orde Baru tepatnya pada tahun 1996, Andreas menjadi salah satu inisiator berdirinya Komite Independen Pemantau Pemilu di Jawa Timur (KIPP). Melalui KIPP, Andreas Pardede melakukan upaya untuk memperjuangkan pemilu yang jujur dan adil (jurdil).

Di era reformasi, Andreas tidak hanya berjuang di jalur non formal, tetapi juga terlibat dalam jalur kelembagaan formal, seperti menjadi anggota Bawaslu Kota Surabaya dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur.@LI-13/bs