LENSAINDONESIA.COM: Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menggelar vaksinasi massal di Kabupaten Malang, Minggu (12/09/2021).

Vaksinasi yang digelar di Pendopo Aspirasi DR Ahmad Basarah di Desa Donowarih, Karangploso ini dihadiri Ketua Satgas COVID-19 yang juga Ketua BNPB Letjen TNI Ganip Warsito, Bupati Malang HM Sanusi, Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso. Bahkan, Forum Koordinator Pimpinan Daerah (Forkompinda) se-Malang Raya, serta Ketua DPC PDIP di Malang Raya juga ikut hadir.

Ahmad Basarah mengatakan, vaksinasi massal ini untuk menopang percepatan terbentuknya herd immunity (kekebalan kelompok). Karena itu vaksinasi COVID-19 harus dilakukan secara masif.

Untuk itu, dia menggelontor 9.000 dosis vaksin bagi masyarakat aglomerasi Malang Raya.

Ia mengapresiasi selama ini banyak kalangan peduli dan terlibat dalam pelaksanaan vaksinasi massal seperti lembaga pemerintah, TNI/Polri, swasta maupun organisasi masyarakat (ormas).

“Mereka menggelar vaksinasi secara massal. Tujuannya ya untuk menopang percepatan vaksinasi secara nasional,” kata Ahmad Basarah.

Politisi dari Fraksi PDIP yang berasal dari Dapil Malang Raya ini yakin, dengan percepatan vaksinasi, resiko penularan COVID-19 akan berkurang.

Basarah yakin, kalau herd immunity tercapai maka masyarakat akan terlindungi. Sebab mereka bakal kebal terhadap penyakit tertentu.

Tapi yang mengikuti vaksin pada hari ini merupakan warga di wilayah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu.

Dijelaskan Basarah, bahwa pandemi COVID-19 ini hanya bisa diatasi jika masyarakat atau bangsa memiliki semangat gotong royong. “Kalau antar komponen pemerintahan negara, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif kompak dan gotong royong, masyarakat bisa terproteksi dari bahaya virus COVID-19,” jelasnya.

Dia berharap, masyarakat Indonesia  minimal 70-80 persen sudah tervaksin. “Itu baru akan tercapai herd immunity masyarakat Indonesia,” tutur dia.

Makanya, tandas dia, pemerintah selaku penanggungjawab. Untuk itu, eksekutif mengajak anggota-anggota DPR RI melakukan vaksinasi bersama.

Itu mengingat, anggota DPR RI memiliki fungsi representasi. Sebab, mereka berangkat dari Daerah Pemilihan (Dapil). Sehingga perlu mendistribusikan atau melakukan vaksinasi untuk menopang herd immunity nasional.

Selain itu, terang  Basarah, pelaksanaan vaksinasi ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) MD3 atau UU tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD. Sedangkan UU tersebut berisi aturan mengenai wewenang, tugas, dan keanggotaan MPR, DPR, DPRD dan DPD, serta hak, kewajiban, kode etik dan detil dari pelaksanaan tugas juga diatur.

Karena itu, kata Basarah, setiap anggota DPR wajib menjalankan fungsi representasi masyarakat yang diwakili.

“Kami berharap proses herd immunity itu bisa cepat tercapai. Makajya diperlukan gotong royong antar semuanya, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, Pemerintah Pusat dan Daerah. Sehingga masyarakat terhindar dari gelombang ke-3 COVID-19 yang telah terjadi di beberapa negara lain,” pungkasnya.@aji

 

#satgascovid19
#ingatpesanibu
#ingatpesanibupakaimasker
#ingatpesanibujagajarak
#ingatpesanibucucitangan
#pakaimasker
#jagajarak
#jagajarakhindarikerumunan
#cucitangan
#cucitangandengansabun