LENSAINDONESIA.COM: Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Herlina Harsono Njoto merekomendasikan Pemerintah Kota (Pemkot) agar Pelayanan Penjualan Sekolah dilakukan secara daring. Tujuannya adalah agar tidak terjadi pungutan liar yang dilakukan oleh pihak sekolah yang kerap terjadi tiap tahunnya.

Herlina mengungkapkan bahwa beberapa Sekolah Swasta di Surabaya sudah menerapkan penjualan seragam sekolah secara daring. Hal ini dinilainya efektif untuk mencegah terjadinya pungutan liar yang kerap menjadi polemik tiap tahunnya. Menurutnya polemik terjadi karena orang tua murid tidak diberikan pilihan terkait pemenuhan kebutuhan seragam siswa. “Jika orang tua murid ini diberikan opsi, maka saya kira masalah seragam ini tidak akan menjadi sebuah polemik, dan masyarakat terlayani dengan baik,” jelasnya Sabtu (11/9).

Herlina yakin Pemkot akan mampu membuat aplikasi ataupun layanan digital yang bisa dipilih orang tua murid untuk membeli seragam bagi anaknya. Karena menurutnya Surabaya adalah smart city , bahkan Pemkot sudah ada aplikasi yang dapat digunakan transaksi jual beli online. Sehingga dirinya sangat yakin Pemkot dapat kembali membuat aplikasi sejenis sebagai tempat jual beli seragam sekolah. “Surabaya ini sudah smart city, saya rasa pak wali kota ini melek IT, sehingga seharusnya mampu menghadirkan sebuah layanan aplikasi dalam pembelian seragam secara daring seperti aplikasi yang sudah ada yakni e-peken,” jelasnya.

Dengan adanya pelayanan penjualan seragam secara digital ini dapat membuat orang tua mengatur kebutuhan seragam sang anak. Sehingga tak perlu membeli semua seragam yang dijual cukup yang dibutuhkan. Setara itu bagi siswa yang orang tuanya masuk ke kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) secara otomatis akan dihabiskan berdasarkan sistem. Selain itu masyarakat cukup mengakses aplikasi dari rumah melalui Smartphone masing-masing. “Keuntungannya kita tahu secara persis kebutuhan seragam dan kita juga bisa membandingkan harga sehingga ini bisa sangat membantu wali murid. Jika wali murid termasuk dalam kategori MBR, maka saat membeli seragam akan secara otomatis tidak dikenakan biaya,” paparnya. (ADV DPRD)