LENSAINDONESIA.COM: Panitia Kerja ({Panja) Evaluasi dan Pengukuran Ulang di DPR RI, mendapatkan laporan dari masyarakat terkait masih banyaknya pihak-pihak yang menyalahgunakan  lahan milik Negara pasca diterbitkannya hak guna usaha (HGU), Hak Guna Bangunan dan Hak Pengelolan (HPL). Bahkan, ada yang sengaja hanya dijadikan agunan di bank untuk mendapatkan kredit triliunan rupiah.

“Panja dibentuk karena kami banyak mendapatkan aduan, banyak sekali dampak dari pada diterbitkannya HGU, HGB dan HPL ini,” ungkap ujar Ketua Panja Evaluasi dan Pengukuran Ulang DPR, Ahmad Doli Kurnia Tanjung usai berkunjung di Balikpapan, pekan lalu, dalam keterangannya dikutip LensaIndonesia.com, Selasa (14/9/2021).

Panja menemukan fakta di lapangan, salah satunya, yaitu perusahaan di Kaltim yang mengantongi HGU sekitar 160 ribu lahan . Ternyata tidak dimanfaatkan. Bahkan, hanya dipakai untuk diagunkan ke bank hingga mendapatkan dana triliunan.

“Salah satu yang fenomenal di Kaltim, ada sebuah perusahaan besar mendapatkan HGU sekitar 160 ribu (hektar), tapi sekian puluh tahun gak dikerjakan. Kemudian itu diagunkan ke bank dapat duit triliunan,” tandasnya, prihatin.

Dia juga mengungkapkan, kondisi begitu bukan hanya terjadi di Kaltim, namun juga di sejumlah daerah.

“Setelah kita cek banyak sekali bukan hanya di Kaltim. Tapi, juga di daerah-daerah lain,” tegas Anggota Komisi II DPR membidangi fungsi pengawasan mitra Kementerian Agraria dan Tata/ Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Dalam Negeri, dan Kementerian Dalam Negeri RI.

Anggota DPR dari Fraksi-Golkar ini menyoroti serius banyak lahan HGU yang tidak digarap  atau terbengkalai, dan tidak menguntungkan negara atau daerah.  Karenanya, kasus-kasus ini menjadi fokus Panja untuk ditertibkan.

“Jadi, tanah itu terlantar atau cuma dikerjakan sebagian. Sementara yang mendapatkan hak itu bisa menikmati, bisa pinjam ke bank dan segala macam. Nah, ini yang mau kita tertibkan yang pertama,” tandas legislator Panja yang kini kerja keras ini.

Bahkan, Panja DPR ini juga menemukan fakta  ada juga  yang diterbitkan HGU lahan hanya seluas 1.000 hektar, ternyata lahan yang digarap hingga 10 ribu hektar. Sisa dari luas HGU resmi itu, diperoleh dengan  menguasai lahan-lahan masyarakat.

“Ada juga modus HGU diterbitkan 10 ribu, terus  yang digarap 100 ribu,” ungkap Dolly, lagi.

Akibat tindakan ‘brutal’ pengusaha-pengusaha yang tidak mempedulikan kepentingan Negara maupun hajat hidup masyarakat itu, praktis dampaknya dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban  masyarakat di daerah, lantaran rentan konflik.

“Ini juga nanti yang berbenturan dengan hak-hak rakyat. Jadi, tanah-tanah rakyat itu digarap terjadi konflik. Nah, ini yang mau kita tertibkan juga,” tegas  politisi asal Dapil Sumatera Utara III.

Adanya fakta di lapangan masih banyaknya pihak-pihak yang tega ‘khianati Negara dan rakyat itu,  tentu semangat Panja Evaluasi dan Pengukuran Ulang  di DPR untuk melakukan penertiban secara nasional itu sangat memberi harapan Negara maupun masyarakat. Apalagi, dalam menghadapi situasi ekonomi yang serba sulit akibat dampak pandemi Covid-19 berkepanjangan. @yane/ licom_09