LENSAINDONESIA.COM: Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Linmas Kota Surabaya, Irvan Widyanto menanggapi tudingan institusinya berjalan sendiri dalam melakukan tindakan dan penyegelan terhadap rumah hiburan umum (RHU) yang melanggar beroperasi di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Irvan menyampaikan, BPB Linmas tidak pernah berjalan sendiri dalam menjalankan tugas sebagai Satgas COVID-19. Apalagi Posko Satgas COVID-19 Surabaya berada di kantor Linmas.

“Kok bisa diasumsikan berjalan sendiri ya? Posko Satgas COVID-19 itu ada di kantor Linmas, di sana ada Satpol PP, Dinkes, Dishub juga TNI-Polri, ya nggak mungkin kita bergerak sendiri,” tegasnya saat dikonfirmasi lensaindonesia.com melalui sambungan telepon, Rabu (15/09/2021).

Irvan membantah tudingan institusinya bergerak sendiri dalam melakukan tindakan terhadap RHU, sebab Linmas tergabung dalam Satgas COVID-19 dan dirinya menjabat sebagai wakil sekretaris.

“Apa salah kalau saya mengatas namakan Satgas COVID-19? bukan pribadi. Kalau bukan mengatasnamakan Satgas harus mengatasnamakan apa? Orang Institusi (Linmas) saya itu sebagai wakil sekretaris Satgas,” tandas mantan Kasat Pol PP Surabaya ini.

Irvan menyatakan, bahwa dalam Perwali no 67 pasal 38 dan pasal 39, wali kota melimpahkan wewenangnya, bahwa pelimpahan sanksi administratifnya kepada Satpol PP, BPB Linmas dan perangkat daerah seperti camat.

“Kalau ada camat yang melakukan penyegelan tidak ada masalah. Dan kalau ada pengusaha (RHU) yang merasa keberatan, silahkan gugat saya,” tantangnya.

Disinggung soal beberapa insiden penertiban RHU yang tampak Linmas bergerak sendiri tanpa hadirnya petugas satgas COVID-19 dari institusi lain, Irvan mengatakan, bahwa saat penertiban tersebut pihaknya melakukan under cover (bergerak secara rahasia) dan ditemukan dugaan pelanggaran. Tidak mungkin, lanjut Irvan, pada saat under cover tersebut pihaknya mengajak institusi lain yang tergabung dalam Satgas COVID-19.

“Di saat kami temukan ada pelanggaran, di situ kami tidak mungkin mengajak mereka bareng bareng, kebetulan Kasubditnya Pak Hari, selaku pemimpin lapangan mewakili institusi selaku Wakil Sekretaris Satgas,” ungkapnya lebih lanjut.

Irvan juga membantah Limnas tidak didukung petugas dari instutusi lain karena tidak tampak atau hadir dalam penertiban.

“Ya tidak mungkinlah, saat kami melakukan under cover, menyamar sebagai pengunjung, setelah dinilai cukup bukti, langsung ditindak, tidak mungkin kami celak celuk (memanggil) yang lain, ya keburu dikunci dari dalam,” jelasnya.

Sebelumnya, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Achmad Yusep Gunawan juga menyoroti hal ini. Ia meminta petugas yang mengatasnamakan Satgas COVID-19, tidak bertindak sendiri.

“Perilaku itu menyimpang baik itu dari masyarakat maupun oknum saat melakukan penertiban. Itu harapan dari bapak wali kota agar terlebih mentaati ketentuan,” terang Kombes Achmad Yusep.

“Bagi oknum oknum tertentu yang terus mencoba melakukan hal menyimpang itu, agar meninggalkan tindakan itu untuk tidak mengorbankan nama baik kota Surabaya ini,” tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi’i. Ia meminta instansi yang mengatasnamakan Gugus Tugas COVID-19, agar melakukan koordinasi dengan Satgas lainnya dan tidak bergerak sendiri.

“Kami dari Komisi A, sudah mendengar kalau ada salah satu instan bergerak sendiri (melakukan penertiban) dengan mengatasnamakan gugus tugas, saya pernah konfirmasi namun dibantah,” kata Imam kepada lensaindonesia.com melalui ponselnya, Sabtu malam (10/09/2021).

Imam mengakui bahwa memang ada beberapa tempat hiburan tidak mentaati aturan dengan yang nekat beroperasi secara diam-diam. Namun untuk melakukan penertiban dan penyegelan hendaknya dilakukan oleh Gugus Tugas.

“Kami sudah mengimbau kepada pihak pengelola RHU agar tidak beroperasi dulu sebelum ada ketentuan dari pemerintah. Tetapi ada beberapa dari mereka yang nekat beroperasi, hal itu menyalahi aturan. Dan memang harus ditertibkan, dalam hal ini oleh Gugus Tugas COVID-19,” katanya.

Imam Syafi’i menyatakan, Gugus tugas (Satgas) dalam menekan angka penyebaran COVID-19, terdiri dari Satpol PP, BPB Linmas dan TNI-Polri, sehingga dalam melaksanakan tugas, harus saling berkoordinasi.

“Gugus tugas COVID-19 itu terdiri dari Satpol PP, BPB Linmas dan TNI-Polri. Sebaiknya jangan bertindak sendri sendiri, agar tidak menimbulkan asumsi macam macam,” tambahnya.@rofik