LENSAINDONESIA.COM: Sidang lanjutan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Uji Materiil Pelarangan Narkotika Medis untuk Pelayanan Kesehatan Narkotika Golongan I, pemohon menghadirkan analisis kebijakan obat-obatan asal Inggris.

Analisis Transform Drug Policy Foundation Stephen Rolles dalam sidang yang juga disiarkan melalui kanal YouTube resmi Mahkamah Konstitusi RI, Steve menyampaikan semua obat-obatan medis berpotensi memiliki risiko.

Banyak obat-obatan medis memiliki efek samping dan risiko yang harus dikelola dengan hati-hati oleh dokter, ahli farmasi, dan profesional kesehatan lainnya dalam menangani pasien. Meski digunakan sesuai petunjuk.

Seperti pil sakit kepala yang biasa dibeli di warung pun memiliki risiko jika digunakan secara tidak benar. Termasuk obat seperti paracetamol juga dapat menyebabkan kerusakan hati atau kematian jika dikonsumsi terlalu banyak.

Kekhawatiran seputar penyalahgunaan obat inil tidak dapat secara efektif diatasi oleh model pengendalian obat-obatan medis yang terlalu ketat, dan didorong ketakutan berlebihan terkait penyelewengan dan penyalahgunaan.

“Kontrol atau pelarangan obat yang terlalu ketat tidak akan berdampak pada tingkat penyalahgunaan, namun tanpa disadari justru dapat merugikan pasien karena menghalangi dokter memberikan perawatan yang optimal,” terangnya melalui penerjemah, Selasa (14/9/2021).

Kendati demikian, dia membenarkan terkait langkah pemerintah dalam membatasi ketersediaan obat hanya dengan resep, di rumah sakit dan lingkungan perawatan kesehatan lainnya yang diawasi, atau melalui apoteker berlisensi.

“Umumnya terbukti sebagai model kontrol yang sangat efektif. Pengalaman global dan panduan PBB mengarah pada sistem untuk regulasi obat medis berbasis risiko yang bertanggung jawab melalui kerangka kelembagaan yang mapan, alih-alih menutup total kemungkinan penggunaan medis,” pungkasnya.

Memang tidak ada sistem yang sempurna, dan penyelewengan dalam tingkat tertentu mungkin tidak terhindarkan. Tetapi, sudah tepat apabila persoalan ini sepatutnya memang ada di ranah kesehatan masyarakat, alih-alih di ranah pidana.

Sekadar informasi, sidang selanjutnya akan dilakukan pada Selasa (12/10/2021) depan, dengan agenda mendengarkan keterangan ahli yang akan diajukan para pemohon. @wendy