LENSAINDONESIA.COM: Sidang perkara sengketa tanah di Darmo Puncak Permai dengan penggugat Mulyo Hadi dan tergugat Widowati Hartono kembali disidangkan di Pengadilan Negeri  Surabaya, Selasa (12/11/2021).

Sidang dengan nomor perkara 374/Pdt.G/2021/PN.Sby ini mengagendakan penyerahan bukti dari pihak penggugat.

Ada banyak bukti yang diserahkan oleh penggugat, diantaranya adalah bukti kepemilikan dan bukti lainnya yang diduga terkait dengan gugatan ini. Yakni adanya penyerbuan yang dilakukan kurang lebih 200 orang dimasa PPKM darurat pada tanggal 9 Juli 2021 lalu yang diduga menimbulkan korban jiwa (meninggalnya kuasa hukum Mulya Hadi diduga terpapar COVID-19 pada saat kejadian).

“Setelah adanya penyerbuan tersebut, tanah sengketa ini dibangun oleh pihak tergugat dibangun tembok. Tapi oleh aparat setempat cenderung dibiarkan,” ujar Johanes Dipa, kuasa hukum penggugat, Selasa (12/10/2021).

Menurut Dipa, harusnya aparat penegak hukum konsekuen dalam menangani perkara ini sebab ketika pihaknya jadi terlapor dinyatakan tanah tersebut status quo. Tapi disisi lain pada 9 Juli 2021 ada peristiwa penyerbuan dan ditindaklnjuti dengan pembangunan tembok tapi dibiarkan.

“Harusnyakan konsekuen, ini status quo. Ya status quo tidak boleh ada yang melakukan aktifitas di sana. Ini ada pihak lawan yang melakukan pembangunan tembok tapi dibiarkan,” ujarnya.

Dipa menambahkan, dengan adanya fakta yang demikian maka ada kecenderungan ketidakprofesionalan aparat. Terlebih lagi dalam objek sengketa merupakan locus delicti adanya pertistiwa pidana penganiayaan, pengrusakan tapi tetap tidak dilakukan police line.

“Harusnya penyidik bersikap tegas dengan melakukan police line, paling tidak para pihak yang berkaitan dengan periatiwa ini tidak melakukan aktifitas disana. Tapi ketika pihak sana menempati disana, malah dibiarkan. Ada apa ini?,” ujar Dipa.

Dipa berharap bahwa peristiwa yang terjadi di Surabaya ini menjadi perhatian pemerintah pusat, yang mana apabila semangat memberantas mafia tanah maka di Surabaya inilah adanya peristiwa yang diduga melibatkan mafia tanah.

“Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang dimiliki Widiowati Hartono ini ternyata tidak jelas warkahnya, bagaimana mungkin SHGB No 4157 tertulis Pradahkalikendal tapi menunjuk lokasi di daerah Lontar. Ibaratnya punya BPKB BMW tapi nunjuknya mercy kan ga masuk akal,” ujarnya.

Untuk itu pihaknya menunggu ketika pembuktian dari pihak Tergugat terutama terkait bukti hak yang dimiliki tergugat letaknya dimana.

Terkait perkembangan kasus pidana dugaan pengrusakan sangat disayangkan oleh Johanes Dipa sebab berjalan sangat lambat. Yang mana tim penyelidik masih mempertanyakan siapa yang melakukan pengrusakan.

“Lha kalau ditanya orangnya satu-satu yang nggak mungkin kenal wong itu diduga preman. Tapi ketika kita tinjau lokasi disana dengan penyelidik bersama klien saya setelah adanya peristiwa pengrusakan, penyelidik saat itu nanya dimana resplang itu? Logika sederhana, kalau dia bukan pihak yang terlibat disana nggak mungkin dia bisa menunjukkan dengan pasti dimana resplang itu disimpan. Lha ini dia bisa menunjukkan dimana lokasi resplang itu yakni di rumah RT dan setelah kita cek ternyata RT itu bukan RT Pradah Kendal maupun Lontar. Dan RT tersebut dengan jelas menyatakan bahwa orang yang menaruh disini adalah orang suruhan bos Djarum, hal itu kita dengar sendiri,” ujarnya.

Sementara pengacara tergugat yakni Adi Darma enggan berkomentar banyak, yang jelas pihaknya fokus pada bukti yang akan diajukan minggu depan. “Kita fokuskan dulu pembuktian dari tergugat dan turur tergugat,” ujarnya.@rofik