LENSAINDONESIA.COM: Indonesia saat ini memiliki potensi ekonomi digital yang besar dengan lebih dari 197 juta penduduknya memiliki akses internet. Angka tersebut diperkirakan akan tumbuh menjadi lebih dari 250 juta orang pada tahun 2050.

Momen pertumbuhan ekonomi digital diperkirakan terus tumbuh dan niaga elektronik diprediksi menyumbang 33 persen sebesar Rp 1.908 triliun.

Hal ini disampaikan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi saat diskusi ekonomi virtual Gambir Trade Talk ke-3 mengambil tema ‘Transformasi Ekonomi Digital: Kesiapan Indonesia’, Selasa (12/10/2021).

Menurutnya, jika diukur dari gross merchandise value (GMV), potensi ekonomi digital Indonesia mampu melampaui negara-negara ASEAN. Sebab tahun 2020 lalu, ekonomi digital Indonesia baru berkontribusi empat persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Pada 2030 mendatang, ekonomi digital Indonesia optimis akan tumbuh sekitar delapan kali lipat dan menjadi berkontribusi 18 persen terhadap PDB.

“Niaga elektronik (E-commerce) diprediksi masih akan menguasai peta ekonomi digital Indonesia pada 2030 dengan kontribusi mencapai Rp1.908 triliun atau sekitar 33 persen. Sementara itu, kontribusi besar lainnya bagi ekonomi digital Indonesia akan bersumber dari business to business, termasuk rantai nilai dan logistik yang sebesar Rp763 triliun atau 13 persen, online travel sebesar Rp575 triliun atau 10 persen; dan corporate services sebesar Rp529 triliun atau 9 persen,” papar Mendag Lutfi dalam keterangan resmi yang diterima Lensaindonesia.com, Rabu (13/10/2021).

Guna mewujudkan transformasi dan akselerasi ekonomi digital Indonesia, Mendag Lutfi menyampaikan jika pemerintah sedang mempersiapkan cetak biru (blue print) yang berfokus pada tiga hal. Pertama, peningkatan jumlah talenta digital baik di instansi pemerintah, pelaku usaha, dan kalangan akademisi. Kedua, mengakselerasi investasi infrastruktur hingga pelosok Nusantara agar tidak ada kesenjangan digital. Ketiga, memastikan regulasi dan kebijakan terkait ekonomi digital Indonesia bersifat adaptif, proaktif, dan kolaboratif, selain itu harus memfasilitasi inovasi dan memastikan adanya lingkungan bisnis yang adil dan inklusif.

Sementara itu, Kepala BPPP Kemendag Kasan menerangkan, transformasi dan adaptasi teknologi digital merupakan hal mutlak dan tidak bisa dihindari. Bahkan, transformasi ini harus segera diakselerasi dengan tetap menjunjung prinsip-prinsip kesetaraan dan inklusitivitas bagi seluruh warga negara Indonesia.

“Ekonomi digital telah meningkatkan efisiensi sistem perekonomian global dan menawarkan solusi agar transaksi perekonomian tetap berjalan di tengah pandemi Covid-19. Saat ini ekonomi digital merupakan salah satu komponen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan,” tutur Kasan.

Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia unggul di tengah negara ASEAN

Wakil Kepala Badan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital Kadin, Pandu Adi Laras menyampaikan, Indonesia tak hanya negara dengan pertumbuhan ekonomi digital terdepan di ASEAN, namun negara dengan nilai ekonomi digital terbesar di ASEAN.

“Indonesia merupakan negara dengan penyumbang perusahaan startup terbanyak di ASEAN dengan jumlah perusahaan lebih dari 2.200 entitas. Laju penetrasi internet di Indonesia telah mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan memicu lahirnya wirausahawan di bidang teknologi dan startup,” ucap Pandu.

Sementara itu, anggota Komite Perdagangan Komoditi Digital Kadin dan Founder TaniHub Pamitra Wineka menjelaskan, pengembangan ekonomi digital di Indonesia menyuguhkan banyak multiplier effect seperti pembukaan lapangan kerja baru dan pemerataan kekayaan.

“Seiring pertumbuhan pesat di area infrastruktur, pemerataan kekayaan diprediksi akan terus terjadi dalam lima sampai sepuluh tahun ke depan,” ungkap Pamitra.

Sementara itu, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Oke Nurwan yang menjadi salah satu narasumber diskusi juga mengutarakan, peran pemerintah dalam akselerasi ekonomi digital Indonesia memang melalui regulasi. Di balik potensi luar biasa ekonomi digital, ada tantangan perdagangan yang memerlukan pengaturan pemerintah. Pemerintah telah menerbitkan sejumlah landasan hukum untuk menciptakan iklim berusaha yang sehat, adil, dan bermanfaat.

“Peran nyata pemerintah untuk memaksimalkan potensi dan mengatasi permasalahan dan tantangan pada pengembangan e-commerce hadir dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik,” beber Oke.@Rel-Licom