LENSAINDONESIA.COM: Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menjadi perhatian serius Presiden Jokowi (Joko Widodo). Bahkan, dalam waktu dekat Jokowi bakal memanggil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim. Pemanggilan itu terkait Revisi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang kini tengah digodok di DPR RI.

Nadiem dipanggil untuk menindaklanjuti pertemuan sebelumnya antara Presiden Jokowi dengan Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (APPI).

“Presiden akan memanggil Mendikbud meminta penjelasan terkait hal ini,” jelas Dewan Pengarah APPI, Doni Koesoema A.

Kata Doni, pihaknya bersama Presiden sudah membahas persoalan-persoalan penting dan mendesak terkait masa depan pendidikan nasional. Terlebih, berkaitan dengan Rancangan UU Sisdiknas. Menurut dia, sejauh ini Presiden belum mengetahui tentang revisi UU Sisdiknas.

“Yang sangat mengejutkan bagi kami, dalam pertemuan hari ini Presiden menyatakan bahwa beliau tidak tahu ada proses perubahan UU Sisdiknas,” papar dia.

Diketahui, APPI merupakan gabungan penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat. Aliansi ini merupakan perwakilan kelompok keagamaan dan masyarakat, termasuk Perguruan Tamansiswa.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, Unifah Rosyidi, menyatakan, Aliansi Pendidikan mendukung visi dan misi Presiden untuk membentuk sumber daya manusia Indonesia unggul demi transformasi bangsa. Perubahan UU Sisdiknas saat ini, lanjut dia, jauh dari spirit gotong royong.

“Bila dilanjutkan akan merugikan dan malah merusak legasi Presiden, dan ke depan akan menyulitkan para guru,” terangnya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, mengatakan, banyak yang perlu dipersiapkan dalam penyusunan RUU Sisdiknas. Sehingga, perlu ada roadmap atau peta jalan pendidikan sebelum pengesahan RUU Sisdiknas sebagai pondasi di mana pendidikan berpijak.

“Negara kita akan menguatkan pendidikan dari sisi apa? Karena ini menyangkut kemampuan siswa kita. Ini harus kita pikirkan. Itu namanya peta jalan,” tegas Dede.

Baca Juga:  Reshuffle dianggap hanya bagi-bagi 'kue politik', Demokrat: bukan untuk rakyat

Dia menikai, proses dan dasar penyusunan RUU Sisdiknas perlu diperjelas. Jika memang RUU Sisdiknas menyatukan undang-undang lain terkait pendidikan, maka harus ada dasar yang jelas.

“Jadi based-nya apa? Dasarnya apa? Beda negara kepulauan dengan negara kontinental, kita negara kepulauan infrastruktur susah, teknik apa yang kita lakukan?” tambah dia.

Sedangkan, Sekretaris Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah, menyatakan, Presiden Jokowi setuju bahwa seharusnya ada peta jalan atau road map terlebih dahulu. Peta Jalan menjadi pengarah pendidikan sebelum pembahasan RUU Sisdiknas. @rd