LENSAINDONESIA.COM: Dewan Pers dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sepakat ciptakan nota kesepahaman bersama menyuguhkan pendidikan literasi menjaga politik yang sehat Polri dan Dewan Pers.

Rencananya, kerja sama tersebut membesut program bersama berupa pertukaran informasi, sosialisasi, dan edukasi pencegahan polarisasi pemilu mendatang berikut menangkal informasi hoaks.

“Tantangan ke depan yang akan kita hadapi memerlukan kesepahaman terkait pemberitaan dan cooling system yang kini dilaksanakan Polri guna mencegah polarisasi yang bisa memecah belah persatuan anak bangsa dan acap muncul karena penggunaan politik identitas dalam pemilu,” tutur Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, saat audiensi dengan Dewan Pers di Mabes Polri Jakarta, Selasa (21/06/2022).

Kapolri mengutarakan, tantangan ke depan akan menjadi semakin besar. Untuk itu dibutuhkan upaya mengurangi potensi-potensi perpecahan. Menurut Kapolri, upaya itu selalu ia sampaikan setiap bertemu dengan seluruh elemen masyarakat dan semua tokoh. Secara khusus, mantan Kabareskrim Polri itu menyampaikan terima kasih atas kunjungan Dewan Pers.

“Kami terus bersinergi untuk melakukan hal-hal terbaik dan mendukung kemitraan antara pers atau rekan-rekan media dan kepolisian. Kita sama-sama selalu berada di lapangan dalam situasi yang tentunya butuh keberadaan kita,” ungkap Kapolri.

Sementara itu, Ketua Dewan Pers, Prof Azyumardi Azra memaparkan, jelang Pemilu 2024, Dewan Pers dan Polri berkeinginan yang sama, yakni menjaga kohesi sosial atau keutuhan sosial. Dia berharap masyarakat kelak tidak terpecah belah.

“Kawan-kawan media seyogianya tak memakai diksi-diksi yang memecah belah anak bangsa yang selama ini masih dipakai. Kita benar-benar harapkan itu tidak dipakai lagi,” imbuhnya.

Prof Azra beeharap adanya peningkatan kualitas jurnalistik demi menjaga dan mencegah terjadinya penyebaran berita hoaks atau informasi bohong yang berimplikasi pada perpecahan bangsa. Keinginan tersebut juga disampaikan Kapolri.

Baca Juga:  Jika terlalu pede, PDIP bakal telan 'pil pahit' di Pemilu 2024

“Kita minta layanan yang diberikan berdasarkan jurnalisme terverifikasi. Bukan yang dilakukan oleh orang-orang yang menggunakan jurnalistik untuk kepentingan tertentu, seperti kepentingan ekonomi dan lainnya,” tegas Prof Azra.@sd.eld-Licom