LENSAINDONESIA.COM: Diduga ada penyelewengan, lima proyek infrastruktur di Kalimantan Timur (Kaltim) mulai dibidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Bahkan, KPK mulai melakukan rapat koordinasi dengan Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV dalam rangka pemberantasan korupsi sektor infrastruktur di Kabupaten Kutai Barat.

“KPK mendapati sejumlah proyek dan aset mangkrak serta tidak dimanfaatkan,” jelas Plt Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati.

Menurut Ipi, kelima proyek yang pembangunannya terbengkalai itu adalah Jalan Bung Karno yang terletak di Desa Juaq Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat.

Pembangunan Jalan Bung Karno yang memiliki panjang 12 kilometer itu merupakan proyek multiyears. Proyek ini mulai dikerjakan sejak 2012, namun hinggi kini belum selesai.

“Dari data yang KPK terima proyek tersebut telah menelan dana sekurangnya Rp 582 miliar,” jelas Ipi.

Selain itu, pembangunan Pelabuhan Royoq di wilayah Hulu Mahakam, Kabupaten Kutai Barat. Proyek ini dikerjakan pada 2009 hingga 2011 dan dilanjutkan tahun jamak tahap II pada 2012 sampai 2015.

“Telah menghabiskan anggaran sekitar Rp 58,5 miliar. Namun, sampai dengan tahun 2022 proyek tersebut belum selesai,” tandasnya.

Kemudian, proyek pembangunan Jembatan Aji Tullur Jejangkat. Proyek jembatan sepanjang 1.040 meter itu dibangun untuk memangkas jarak tempuh 100 kilometer dari arah Samarinda sampai Kutai Barat dan sebaliknya.

“Proyek mulai dikerjakan sejak 2012 dan telah menyerap anggaran lebih dari Rp300 Miliar dan saat ini proyek tersebut tidak dilanjutkan,” ungkap Ipi.

Disusul kemudian, proyek pembangunan Gedung Christian Centre atau Kristen Center di Desa Belempung Ulaq, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat.

Dikatakan Ipi, proyek yang dibangun sejak 2012 ini menelan anggaran Rp 50,7 miliar. Namun, Gedung Christian Center tidak dimanfaatkan.

Baca Juga:  Jangan main-main dengan korupsi, KPK mulai incar kepala daerah

Tidak hanya itu, KPK juga mendapatkan aset tanah Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara seluas 27 hektar. Aset tanah itu diperuntukkan bagi perluasan RSUD Aji Muhammad Pariksit diokupasi oleh pihak ketiga.

KPK memandang pengelolaan aset barang milik daerah (BMD) sebagai salah satu upaya penting pencegahan korupsi. BMD sebagai aset daerah merupakan kekayaan negara, sehingga perlu dikelola secara baik.

“Aset-aset milik Pemda harus diadministrasikan dengan tertib, sehingga selanjutnya dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sekaligus memberikan pemasukan bagi kas daerah,” tambahnya. @rd